Liputan Zefy Arlinda

BENGKULU-MC. Upgrade bidang pengadaan dan jasa Pemda Provinsi Bengkulu, dilaksanakan Sosialisasi Perencanaan Monev (Monitoring Evaluasi) Pengadaan dan Daftar Hitam. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengungkapkan, sosialisasi yang dilakukan jelas memberikan masukan ilmu yang bermanfaat bagi aparat pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. “Banyak masukan yang kita dapat, seperti bagaimana menghadapi kontraktor nakal, prosedur mem -black list   perusahaan dan bagaimana mempersiapkan katalog lokal,” jelas Gubernur Bengkulu yang akrb disapa RM, usai membuka Sosialisasi Perencanaan Monev Pengadaan dan Daftar Hitam, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (12/06) Tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa, sosialisasi yang mendatangkan langsung Kepala LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Agus Prabowo, dilaksanakan juga dalam memberikan pengetahuan evaluasi tender dan non tender seperti E-Katalog. “Prinsip – prinsip yang disampaikan Kepala LKPP RI...

Lima program prioritas Provinsi Bengkulu sejatinya mempunyai satu goal yang menjadi konsentrasi pemerintah. Titik fokusnya, yakni pada persoalan kemiskinan akut yang masih saja belum bisa lepas dari provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota itu. Selain arahan dan motivasi terhadap peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Bengkulu, Gubernur Ridwan Mukti juga mem-breakdown satu persatu dari lima program prioritas. "Prioritas yang ada di Bengkulu ini sebenarnya hanya satu ketika dikerucutkan. Persoalan yang kita hadapi adalah kemiskinan yang angkanya hampir dua kali lipat kemiskinan nasional," terang Ridwan Mukti saat sampaikan arahan di Asrama Haji Pekan Sabtu, Rabu (3/5). Karena itu, lanjut gubernur, untuk menjalankan prioritas pertama hingga ke lima, tidak ada Organisai Perangkat Daerah (OPD) bekerja sendiri, melainkan harus bisa bersinergi lintas OPD, baik dalam kebijakan...

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Suparno, meminta pemerintah Provinsi Bengkulu untuk berani menutup atau membekukan usaha koperasi yang tidak memiliki izin ataupun menyimpang dari tujuan koperasi tersebut. “Selain kita menumbuhkan badan hukum lainnya, pemerintah daerah juga diharapkan untuk berani menutup atau membekukan koperasi yang menyimpang dari jati diri,” kata Suparno, saat melaksanakan Penandatangaan Kerjasama (MOU) dalam Penanganan Rekomendasi dan Pelaksanaan Sanksi, di salah satu hotel kota Bengkulu, Rabu (3/5). Dengan adanya MOU ini, yang merupakan pertama kali dilakukan oleh pihaknya dalam bidang pengawasan koperasi, diharapkan dapat meningkatkan fugsi pengawasan, dimana, sebutnya,  di daerah lainnya telah berani  untuk menindak koperasi illegal, dengan menutup sementara usaha koperasi tersebut. “Saya minta satuan tugas yang telah ada di Provinbsi Bengkulu ini, mulailah melakasankan tugasnya sebag...

Untuk menjaga kesetabilan harga dan ketersediaan sembako menjelang bulan Ramdhan dan Hari Raya Idul Fitri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri Jenderal. Pol. Tito Karnavian melaksanakan video conference dengan Polda dan pemerintah daerah Se-Indonesia. Video conference yang melibatkan Menteri Pertanian  Amran Sulaiman, menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo, Direktur Utama Perum Bulog  Djarot Kusumayakti, dan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf, berjalan lancar. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan dinas terkait turut mengikuti video conference dari Aula Rupa Tama Polda Bengkulu. "Ini merupakan perintah Bapak Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas beberapa waktu lalu untuk berkoordinasi jelang Ramadan dan Lebaran mendatang. Beliau ingin terjadi stabilitas harga sembako," kata Tito Dalam conference ini, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan menjamin ketersediaan stok dan stabili...

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, meminta agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dapat berpen aktif dalam mengentaskan kemiskinan dengan jalan memberikan ilmu pengetahuan. Menurut Gubernur  Ridwan Mukti,  lima program proritas pemerintah Provinsi Bengkulu, kesemuanya bermuara pada persoalan kemiskinan. Untuk mengatasi dan mengikis kemiskinan tersebut, sebut Ridwan, harus ditempuh dengan tiga cara, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Dari ketiga cara tersebut, pendidikan dalam hal ini pengetahuan bagi masyarakat miskin sangatlah berdaya guna untuk memutuskan mata rantai kemiskinan tersebut. “Pendidikan tersebut dapat memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada. Kalau kita konsentrasi untuk mencerdaskan masyarakat kita, maka kemiskinan tersebut dapat  ditekan secara cepat,” tutur Gubernur Ridwan Mukti, saat mebuka acara Rapat Koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, di salah satu hotel kota Bengkulu, Selasa (2/3)...