Liputan Zefy Arlinda

Peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten-kota dalam perlindungan anak jelas sangat dibutuhkan, bukan hanya geliat program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Menyikapi hal ini, salah satu program KPP-PA yakni pembentukan Kota Layak Anak (KLA), diminta untuk ditumbuhkan mulai dari tingkat wilayah desa meliputi RW, RT/Dusun. Deputi Perlindungan Anak KPP-PA Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan, selain komitmen politik dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten-kota berupa deklarasi bersama, dalam program KLA juga dilakukan pembentukan gugus tugas secara lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikomandoi oleh masing – masing pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat berperan dalam mengawasi dan melindungi anak dengan pembentukan unit perlindungan anak berbasis masyarakat. “Ditingkan daerah permasalah anak merupakan permasalah holistik kompleks, jadi harus melibatkan OPD lainnya. Kita meminta p...

Rejang Lebong, Bengkulu (12/5) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Pencanangan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak (KLA) dan penandatanganan MoU Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap pembangunan perempuan dan anak di Indonesia demi mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA), yang sesuai dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak). KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hingga saat ini terdapat 302 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA. Hal ini berarti telah ada 302 komitmen dari Bupati/Walikota yang siap atau sedang dibangun untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Saya berharap komitmen ya...