Liputan Zefy Arlinda

Pelaporan penggunaan Dana Desa (DD) pada tahun 2017 mulai  menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini bertujuan untuk menginput laporan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana mengatakan, sosialisasi aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah bentuk dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di desa, sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan. Sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses langsung anggaran yang dikeluarkan negara dan terciptanya keterbukaan informasi publik. “Sistem ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dianjurkan oleh Kemendagri dan Kemendes untuk  digunakan di desa yang ada diseluruh Indonesia," tutur Bram saat Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Siskeudes bagi Aparatur Desa di ruang pola Pemda Bengkulu, selasa...

Pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Bengkulu terhadap Pemerintah Daerah terus dilaksanakan. Melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), KPK terus mendorong pembenahan pengelolaan APBD dan administrasi, serta manajemen sumber daya manusia. Pencegahan Korupsi terintegrasi di Bengkulu, KPK RI lakukan pendampingan untuk Pemprov Bengkulu dan 9 Pemda Kabupaten serta Pemkot Bengkulu. Seperti yang dilakukan sejak Senin hingga Selasa (7-8/8), tim Korsupgah lakukan monitoring dan evaluasi serta pemetaan rencana aksi. Di kantor Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemetaan rencana aksi digelar untuk Pemkab Bengkulu Utara dan Pemkot Bengkulu. Sekkot dan Sekda hadir bersama kepala OPD-nya. Saat ini, Pemerintah Daerah didorong untuk mengaplikasikan sistem perencanaan pembangunan elektronik (e-planing) dan penganggaran elektronik (e-bugjeting). Fungsinya, agar pengelolaan APBD lebih efektif. Selain pembenahan sistem, int...

Puas atau tidaknya masyarakat atas layanan birokrasi yang disajikan pemerintah, merupakan salah satu indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya program yang dibuat, seperti halnya dalam hal perizinan. Menentukan tingkat kepuasan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu melalukan survey kepuasan masyarakat. Diungkapkan Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Hendry Poerwantrisno, terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan sejauh ini trendnya mengalami penurunan. Seperti pada 2016 lalu, mulai dari triwulan III dan IV kepuasan masyarakat menurun terkait sarana dan prasarana layanan. Sementara dari triwulan I ke triwulan II 2017 juga mengalami hal yang sama akibat belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi online yang ada. Namun demikian, untuk menggenjot tingkat layanan perizinan tersebut, menurut Hendry Poerwantrisno pihaknya telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Kor...

Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan Jumat (7/7) bertemu Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Pertemuan ini untuk memastikan kegiatan pemerintahan di Pemda Provinsi Bengkulu tetap berjalan dengan baik. “Pertemuan ini memastikan pergerakan pemerintahan tidak stagnan. kegiatan pembangunan tetap berjalan dengan baik. nuansa pencegahan dan perbaikan harus betul betul kelihatan. maka ada beberapa saran dari KPK terkait bagaimana pengelolaan kelembagaan, SDM, proses pengadaan barang dan jasa perijinan tambang dan perkebunan dan pengutan inspektorat” ujar Plt. Gubernur Rohidin Mersyah usai bertemu tim Korsupgah KPK. Disampaikan Rohidin, KPK akan tetap siap mendampingi Pemprov Bengkulu, Hal ini sangat dibutuhkan karena akselerasi kegiatan pembangunan yang bersih dan proporsional harus dikedepankan. Kejadian OTT KPK menjadi peringatan yang keras dan pelajaran yang berharga. Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, selama hampir setahun didamping...

Bengkulu_MC. Kepala kantor satuan pamong praja provinsi Bengkulu Juniwanto jumat pagi menyerahkan  satu unit  mobil dinas  yang selama ini dikuasai  mantan pejabat   kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi bengkulu Heru susanto disaksikan kepala inspektorat Massa Siahaan. Penarikan aset berupa kendaraan dinas ini dikatakan juniwanto sesuai instruksi dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah  sebagai bentuk upaya penertiban  aset pemda provinsi Bengkulu. Diketahui mobil Toyota kijang inova bernomor polisi BD 1994 AY dipakai mantan ketua kpid  zairin bastian dan  dalam kondisi rusak berat. Ditambahkan juniwanto, masih banyak aset pemprov yang akan ditertibkan namun pelaksanaannya berdasarkan surat perintah dari sekda.  Penertiban ini akan dilakukan secara persuasif namun akan dilakukan penarikan  paksa jika tidak ada kesadaran untuk mengembalikan aset pemerintah tersebut. “kawan-kawan yang masih m...