Liputan Zefy Arlinda

Pengalokasian dana desa dari APBN sebagai komitmen pemerintahan presiden Jokowi membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa, harus dikelola secara baik sehingga mampu mewujudkan desa yang maju,     mandiri,     dan sejahterah.   Hal tersebut disampaikan Plt gubernur Rohidin mersyah saat membuka rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) "substansi dari rakor ini,     bagaimana mengelola dana yang diarahkan agar desa tersebut maju,     mandiri dan Masyarakatnya sejahterah" tegasnya Menurut Rohidin Mersyah, kemajuan desa salah satunya bisa dilihat dari infrastruktur yang ada di desa tersebut.     Sementara desa yang mandiri akan tetap "survive"     dan melakukan pembangunan jika seandainya     sewaktu waktu dana desa ini dihentikan. Untuk mewujudkan hal tersebut dikatakan Plt gubernur jika dimungkinkan dana desa dipakai untuk men...

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui upaya pendampingan. Pendampingan merupakan langkah krusial yang harus dilakukan untuk percepatan mencapai kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang terseleksi. Mereka menjadi pemdamping yang mempunyai hubungan terdekat dengan pemerintah desa juga masyarakat desa, karena merupakan fasilitator yang berhubungan langsung. Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat membuka Pelatihan Pratugas PLD se-Provinsi Bengkulu mengingatkan, supaya PLD bekerja secara profesional dan tidak terlibat kolusi. "Pembangunan juga pemberdayaan masyarakat desa bertujuan mewujudkan desa yang mandiri. Membangun desa adalah membangun Indonesia. Sebagai tenaga pendamping merupakan pengabdian, maka singsingkan lengan baju bekerja secara profesional, dan jangan sampai justru malah terlibat kolusi,...