Liputan Zefy Arlinda

Pasific Partnership   2018 yang akan digelar pada tanggal 29 Maret sampai 12 April 2018  mendatang, mendapat apresiasi dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. Staf Ahli Gubernur Hamka Sabri menjelaskan, jika dilihat dari program atau rencana yang akan dilakukan oleh   Pasific Partnership   2018 sangat erat kaitannya dengan kondisi serta keadaan di Provinsi Bengkulu khususnya bencana alam seperti banjir maupun gempa bumi. Sehingga dengan adanya program kerja sama seperti ini akan sangat berarti dan sangat bermakna bagi Provinsi Bengkulu. “Kami menyambut dengan baik program kerja sama ini mudah – mudahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan nantinya akan sampai ke proses evaluasi akan sukses berjalan dengan lancar,” jelas Hamka Sabri saat membuka Opening Ceremony Pre Deployment Site Survey   (PDSS)   Pasific Partnership   2018 dan Ramah Tamah Bersama Personel TNI dan Personil M...

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait teknis perangkat pendukung terhadap 28 Proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) di Bengkulu. Perangkat pendukung tersebut diantaranya, mulai dari menyiapkan dasar hukum pelaksanaan proyek, kelengkapan administrasi, study lapangan hingga kesiapan anggaran. Ditegaskan Gubernur Bengkulu yang akrab disapa RM ini, 28 Proyek Bengkulu yang masuk kedalam PSN tersebut sebagian besar merupakan proyek pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Karenanya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) hingga amdal harus disiapkan secara baik, sebelum pihak Kementerian Pekerjaan Umum bertolak ke Bengkulu dalam beberapa bulan kedepan. “Saya mau ini detail, jadi project by project, ini cara kerja kita. Kalau kita kerjanya cuma ngomong – ngomong saja tidak ada gunanya, hitam diatas putih diperlukan, maka saya perlu tahu seperti itu,” jelas Gubernur RM saat memimpin Rapat Terbata...

Auditor Inspektorat harus mampu mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu layaknya seorang dokter pribadi. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat meresmikan Pembentukan Satgas Audit Investigatif pada Inspektorat Provinsi Bengkulu serta penyerahan Pin Satgas Saber Pungli. “Harus seolah - olah dokter pribadi yang mendampingi kita, mulai tahap perencanaan, operasional sampai pada akhirnya tahap evaluasi dan ketika mendampingi namanya dokter ya harus profesional,” ungkap Wakil Gubernur Rohidin Mersyah di Aula Inspektorat Provinsi Bengkulu, Rabu (31/5). Wagub Rohidin juga menambahkan agar tim yang telah dilantik ini dapat saling bersinergi dengan instansi terkait. Menurut wagub, mutu layanan publik tidak akan berkualitas dan diterima baik dengan masyarakat kalau korupsi, pungli, suap – menyuap itu masih terjadi. “Kita punya mitra ada BPKP, ada BPK, ada Ombudsman dan  unit – unit fungsional pengawasan dalam rangka sekali l...

Tanggap darurat bencana daerah Provinsi Bengkulu terus berupaya melakukan koordinasi terkait proses penanganan evakuasi lokasi bencana tanah longsor dan banjir. Hal ini untuk menindaklanjuti kejadian bencana yang menimpa Kabupaten Lebong beberapa saat lalu. Plt. Sekretaris Daerah Gotri Suyanto, mengatakan proses evakuasi pada bencana longsor dan banjir perlu penanganan ekstra sebab jika longsor menutupi badan jalan akan mempegaruhi segala aspek. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus saling bersinergi agar penanganan berlangsung segera dan cepat teratasi. “Setiap OPD terkait diminta bekerja ekstra menanggulangi masalah bencana ini, kalau tidak akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Sebab mereka sangat tergantung pada jalur penghubung tersebut, untuk menyalurkan hasil bumi mereka ke daerah lain,” tutur Gotri memimpin rapat koordinasi bencana, di ruang rafflesia, Selasa (16/5). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pekerjaan Umum (PU) menjadi OPD sentra...

Kominfo harus mampu menjadi inisiator penggerak dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar mulai mengolah OPD itu berbasis Website. Misalnya seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan anggaran, kesehatan, pendidikan berbasis Website. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu 2017. Wagub Rohidin Mersyah sendiri mengapresiasi Rakor ini, menurutnya dengan dilakukannya kegiatan tersebut dapat meningkatkan sinergitas antar Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah pusat dengan Kabupaten/Kota. “Ada kebanggan tersendiri bagi saya ketika hadir dalam acara – acara rakor seperti ini apalagi peserta rapatnya betul – betul representasi dari daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu,” jelas Wagub Rohidin saat menyampaikan kata sambutannya, Selasa (16/5). Kominfo, tambah Wagub harus bisa menyajikan menyajikan data, informasi terkait semua sektor sehingga...

Lima program prioritas Provinsi Bengkulu sejatinya mempunyai satu goal yang menjadi konsentrasi pemerintah. Titik fokusnya, yakni pada persoalan kemiskinan akut yang masih saja belum bisa lepas dari provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota itu. Selain arahan dan motivasi terhadap peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Bengkulu, Gubernur Ridwan Mukti juga mem-breakdown satu persatu dari lima program prioritas. "Prioritas yang ada di Bengkulu ini sebenarnya hanya satu ketika dikerucutkan. Persoalan yang kita hadapi adalah kemiskinan yang angkanya hampir dua kali lipat kemiskinan nasional," terang Ridwan Mukti saat sampaikan arahan di Asrama Haji Pekan Sabtu, Rabu (3/5). Karena itu, lanjut gubernur, untuk menjalankan prioritas pertama hingga ke lima, tidak ada Organisai Perangkat Daerah (OPD) bekerja sendiri, melainkan harus bisa bersinergi lintas OPD, baik dalam kebijakan...

Rapat Paripurna ke 1 DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke 2 Tahun 2017 digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, pada Selasa (2/5). Rapat ini mengetengahkan penyampaian Penjelasan usulan Gubernur Bengkulu berdasarkan panduan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Hal terkait dengan perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu no 6 tahun 2016, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021. Rapat yang dihadiri oleh  Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ikhsan Fajri, Edison Sibolon serta fraksi – fraksi DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam penyampaiannya Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersayah mengungkapkan beberapa perubahan diantaranya pada strategi dan arah kebijakan mengalami perubahan, hal ini disebabkan adanya beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenanngan Kabupt...