Langsung ke konten utama

Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengadaan Ditatar

BENGKULU-MC. Upgrade bidang pengadaan dan jasa Pemda Provinsi Bengkulu, dilaksanakan Sosialisasi Perencanaan Monev (Monitoring Evaluasi) Pengadaan dan Daftar Hitam. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengungkapkan, sosialisasi yang dilakukan jelas memberikan masukan ilmu yang bermanfaat bagi aparat pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

“Banyak masukan yang kita dapat, seperti bagaimana menghadapi kontraktor nakal, prosedur mem-black list perusahaan dan bagaimana mempersiapkan katalog lokal,” jelas Gubernur Bengkulu yang akrb disapa RM, usai membuka Sosialisasi Perencanaan Monev Pengadaan dan Daftar Hitam, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (12/06)

Tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa, sosialisasi yang mendatangkan langsung Kepala LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Agus Prabowo, dilaksanakan juga dalam memberikan pengetahuan evaluasi tender dan non tender seperti E-Katalog.

“Prinsip – prinsip yang disampaikan Kepala LKPP RI banyak memberikan solusi bagi aparat pengadaan, perencanaan dan penyusun anggaran. Dan ini juga merupakan arahan khusus Korsupgah KPK, bahwa bidang pengadaan potensi terbesar tindak korupsi,” tambah Gubernur RM.

Sebagaimana pentingnya pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan, menurut Kepala LKPP RI Agus Prabowo, untuk memaksimalkan peran aparat pengadaan, perencanan dan penganggaran perlu dilakukan reformasi tugas dan fungsi.

Dilain pihak terkait reformasi tersebut pihak LKPP RI telah menetapkan langkah – langkah dalam pengadaan barang dan jasa, yakni dengan memberikan pelatihan secara baik kepada aparat/ pejabat bersangkutan dan pemanfaatan IT secara maksimal.

Sementara itu, untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan tender yang terjadi, LKPP meminta kedepan pemerintah tidak sepenuhnya selalu melakukan lelang atau tender terhadap pengadaan barang dan jasa, terlebih jika produk barang dan jasa tersebut ada di wilayah provinsi.

“Jadi penggunaan IT secara massif. Kedepan dengan IT ini. pihaknya ingin mengurangi tender dan jika perlu  yang namanya tender dihapuskan ke titik paling rendah, karena kalalu barang sudah ada dipasar dan sudah tau harganya untuk apa lagi ditender,” jelas Kepala LKPP RI Agus Prabowo. @Rian-MC Pemprov Bengkulu.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Bersama Universitas, Ciptakan Nelayan Terampil

BENGKULU-MC. Diakui Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, untuk merealisasikan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yakni Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi, salah satu point utama yang harus dipersiapkan adalah mengubah mindset dan meng-upgrade keterampilan para petani dan nelayan. Atas kondisi ini menurut Ridwan Mukti kontribusi lembaga pendidikan seperti universitas sangat dibutuhkan. Terkhusus untuk program kemaritiman, sejauh ini memang belum ada tenaga ahli yang bisa diandalkan dalam meng-uprgade skill atau keterampilan nelayan lokal Bengkulu. Oleh karena itu, jelas Ridwan Mukti perlu adanya aksi partisipatif diantara pemerintah, instansi teknis dan pihak universitas. “Di dalamnya yang pertama program terkait sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan nelayan yang tidak terampil jadi nelayan yang terampil. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri, kita membutuhkan yang ahli di bidangnya, seperti Lanal, Polairud...
Posting Komentar
Baca selengkapnya