Langsung ke konten utama

Bersama Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan

Yayasan PUPA Bengkulu menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kampanye ini sendiri juga dilaksanakan serentak di seluruh dunia, setiap tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember 2017 sebagai gerakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Untuk tahun ini Yaysan PUPA lebih mendorong sinergi bersama, karena ternyata menurut Direktur Yayasan PUPA Susi Handayani, memang tidak bisa memerangi kekerasan tersebut sendiri jadi harus diperangi secara bersama.

"Mengatasi secara bersama dengan cara kita mendorong berbagai Instansi dan Lembaga untuk duduk bersama mencermati persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," jelas Direktur Yayasan PUPA Susi Handayani saat Jumpa Pers Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Sabtu (25/11).

Untuk itu, ia menambahkan harus ada dorong mulai dari hulu ke hilir bagaimana proses pencegahan, penganan, pemulihan dan rehabilitasi itu bersinergi antar semua pihak. Pihaknya kini sedang mendorong  khususnya DPRD saat ini sedang menyusun draf RUU Ketahanan Keluarga, dengan mengawal RUU Ketahanan Keluaga ini agar tidak menjadi bias.


"Ketika orang bicara ketahanan keluarga, orang bicara juga bagaimana keluarga ini mengantisipasi anak dan keluarga, seluruh keluarga itu tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku itu yang kita dorong," terang Susi Handayani.

Di nasional sendiri tambah Susi ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sudah masuk Prolegnas di urutan ke 7 prioritas dan harapannya di 2018 bisa disahkan.

Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2017 ini digelar berbagai pameran, pemutaran film dan diskusi, penggalangan dukungan pengesahan undang - undang penghapusan kekerasan seksual lewat penulisan dan pengumpulan 1000 post card untuk DPR RI, garage sale dan dialog kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (Morecka – Media Center, Humas Pemprov Bengkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

Bersama Universitas, Ciptakan Nelayan Terampil

BENGKULU-MC. Diakui Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, untuk merealisasikan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yakni Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi, salah satu point utama yang harus dipersiapkan adalah mengubah mindset dan meng-upgrade keterampilan para petani dan nelayan. Atas kondisi ini menurut Ridwan Mukti kontribusi lembaga pendidikan seperti universitas sangat dibutuhkan. Terkhusus untuk program kemaritiman, sejauh ini memang belum ada tenaga ahli yang bisa diandalkan dalam meng-uprgade skill atau keterampilan nelayan lokal Bengkulu. Oleh karena itu, jelas Ridwan Mukti perlu adanya aksi partisipatif diantara pemerintah, instansi teknis dan pihak universitas. “Di dalamnya yang pertama program terkait sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan nelayan yang tidak terampil jadi nelayan yang terampil. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri, kita membutuhkan yang ahli di bidangnya, seperti Lanal, Polairud...