Langsung ke konten utama

Serapan Minim, Pemprov Bengkulu Siap Laksanakan Evaluasi Anggaran

Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016, Sisa Perhitungan (Silpa) akhirnya disahkan. Setelah sebelumnya Pemda Provinsi Bengkulu mendapatkan kritikan dan saran dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terkait besarnya angka Silpa APBD 2016 Provinsi Bengkulu yaitu 443 Milyar lebih.



Kritikan dan saran cukup pedas disampaikan oleh Fraksi Gerindra, Golkar, PAN dan Nasdem terkait rendahnya serapan anggaran yang terjadi di tahun 2016 tersebut. Dari Pandangan Fraksi-Fraksi yang disampaikan, bahwa serapan anggaran APBD 2016 hanya sebesar 86 persen, jauh dari target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif Provinsi Bengkulu sebelumnya.

Akibat rendahnya serapan anggaran ini, disampaikan juru bicara beberapa Fraksi DPRD Provinsi bahwa hal tersebut berdampak pada beberapa program pokok Pemprov yang jalan ditempat, seperti Program Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan.

“Evaluasi progres dan realisasi pembangunan infrastruktur, pendataan aset daerah baik fisik maupun non fisik perlu dilakukan. Jika perlu mutasi beberapa Kepala OPD dilakukan,” jelas Juru Bicara Fraksi Gerindra Jonaidi SP, pada Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Paripurna ke 21 Masa Sidang ke 4 terkait Raperda Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu ahun 2016/ Sisa Perhitungan (Silpa), dilanjutkan dengan Pengesahan Perda, Selasa (08/08).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Mulyadi Usman. Menurut pihaknya, jangan sampai rendahnya serapan anggaran di tahun 2016 kembali terjadi di tahun 2017 ini yang hanya menyisahkan beberapa bulan kedepan.

“Hingga saat ini serapan anggaran baru 32 persen, jadi kami meminta di tahun 2017 ini rendahnya serapan anggaran tidak kembali terulang. Terlebih 22 OPD serapan anggarannya masih rendah tahun 2017 ini,” jelas Mulyadi Usman yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu.

Menanggapi kritikan dan saran yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu ini, Plt Sekda Provinsi Bengkulu menyatakan, Pemda Provinsi akan melakukan evaluasi yang dimaksudkan, terutama dalam hal percepatan pembangunan.

“Apa yang disarankan akan kami laksanakan terutama dalam percepatan pembangunan. Apresiasi juga kami sampaikan atas kritikan yang disampaikan oleh rekan-rekan di DPRD Provinsi demi kemajuan Bengkulu dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto. (Rian-Media Center Pemprov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...