Langsung ke konten utama

Gandeng Satpol PP Se-Provinsi Bengkulu, BPJS Ketenagakerjaan Jaring Peserta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Bengkulu sebagai upaya membidik lebih banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama ini diawali dengan sosialisasi program dan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kasatpol PP provinsi memberikan kesempatan untuk sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk Satpol PP se-Provinsi Bengkulu," terang Aris Daryanto, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan  Cabang Bengkulu, Selasa (25/7).



Pegawai pemerintah non PNS seperti anggota Satpol PP, menurutnya mempunyai risiko kerja yang hendaknya mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini juga bagian visi BPJS Ketenagakerjaan, yakni Universal Coverage yang menjangkau seluruh angkatan tenaga kerja di Indonesia terjamin oleh jaminan sosial.

"Kalau seluruh Satpol PP seluruh Provinsi Bengkulu, potensi kepesertaan bisa mencapai ratusan di tiap kabupaten. Anggota Satpol provinsi non PNS sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," papar Aris.

Sementara, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu Juniwanto berpendapat, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibutuhkan untuk anggota Satpol PP, terutama non PNS.

"Mereka ini anggota Satpol non PNS sekarang disebut PHL (Pegawai Harian Lepas), juga membutuhkan jaminan ketenagakerjaan. Melalui program BPJS ini merupakan solusi dalam memberikan jaminan atau perlindungan kepada anggota kita," tutur Juniwanto.

Saat ini, anggota Satpol PP Provinsi Bengkulu non PNS yang sudah tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, memperoleh perlindungan dua program BPJS Ketenagakerjaan. Adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sedangkan perlindungan lain yang juga terprogram pada BPJS Ketenegakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Kita komitmen tegas berintegritas, tentunya humanis. Jadi diasuransikan bukan berarti boleh nekad, ini untuk memberikan rasa aman dari risiko-risiko kerja," tegas Kasat Juniwanto.

Sosialisasi dan rapat koordinasi dalam rangka memberikan jaminan ketenagakerjaan untuk anggota Satpol PP pada Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu digelar di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu. Acara tersebut dihadiri Kasat/ pihak yang mewakili dari 9 Kabupaten dan Kota Bengkulu. Mereka sepakat, untuk tenaga non PNS khususnya Satpol PP diberikan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan. (Jamal-Media Center Pemprov)
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya