Langsung ke konten utama

Pengentasan Kemiskinan Melalui SIBAKAT

MC – Bengkulu, Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu yang masih tinggi memerlukan penanganan yang saling terintegrasi dengan ditunjang data yang akurat, sehingga sasaran kemiskinan dapat dibidik sesuai dengan target yang dituju.

Untuk menunjang hal tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu melakukan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Badan Pusat Satistik tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Basis Data Kemiskinan Terpadu (Sibakat), Kamis (15/6).

Sibakat sendiri merupakan aplikasi yang memuat data – data kemiskinan makro dan mikro, yaitu menyatukan antara data – data makro dari BPS RI yang dipadukan dengan data – data staistik kemiskinan mikro yang dikelola oleh Bappeda dan Dinas Sosial.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik dan pasti ini akan sangat bermanfaat, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) agenda pengentasan kemiskinan itu adalah salah satu indikator yang harus kita capai, agar itu bisa dilakukan dengan baik dan efektif maka data menjadi kunci utama,” ungkap Wakil Gubernur Rohidin Mersyah saat memberikan kata sambutan di Ruang Rapat Rafflesa Pemprov Bengkulu.

Wagub Rohidin Mersyah pun mengapresiasi BPS dengan terbentuknya Sibakat, ia mengharapkan  agar data – data tersebut dapat dipergunakan dengan sebaiknya guna untuk mengentaskan kemiskinan.

“Terimakasih BPS saya kira mereka secara tidak langsung dan mengena pemerinah mengeluarkan ini Sibakat yang harus kita gunakan bersama – sama, mudah  - mudahan ini menjadi amal jariah orang BPS terhadap Provinsi Bengkulu,” ungap Wakil Gubernur Rohidin Mersyah.

Sejalan dengan itu Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani mengungkapkan bahwa terbentuknya Sistem Basis Data Kemiskinan Terpadu (Sibakat), merupakan perwujudan dari tekat BPS Provinsi Bengkulu untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

“Tujuan dilakukannya penandatanganan kerjasama dan sosialisasi mengenai Sibakat ini adalah untuk meningkatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai indikator – indikator kemiskinan, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara stakeholder terkait dengan penyediaan data kemiskinan,” jelas Dyah Anugrah Kuswardani.

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Badan Pusat Satistik tentang pemanfaatan Sibakat ini dilakukan oleh OPD terkait diantaranya adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Aplikasi Sibakat kini masih dalam tahap uji coba dan rencananya akan di launching secara resmi pada bulan November 2017 mendatang, aplikasi ini dapat di akses melalui website resminya di alamat http:bpsbengkulucommunity.net/sibakat. (morecka)
Pengentasan Kemiskinan Melalui SIBAKAT

MC – Bengkulu, Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu yang masih tinggi memerlukan penanganan yang saling terintegrasi dengan ditunjang data yang akurat, sehingga sasaran kemiskinan dapat dibidik sesuai dengan target yang dituju.

Untuk menunjang hal tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu melakukan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Badan Pusat Satistik tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Basis Data Kemiskinan Terpadu (Sibakat), Kamis (15/6).

Sibakat sendiri merupakan aplikasi yang memuat data – data kemiskinan makro dan mikro, yaitu menyatukan antara data – data makro dari BPS RI yang dipadukan dengan data – data staistik kemiskinan mikro yang dikelola oleh Bappeda dan Dinas Sosial.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik dan pasti ini akan sangat bermanfaat, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) agenda pengentasan kemiskinan itu adalah salah satu indikator yang harus kita capai, agar itu bisa dilakukan dengan baik dan efektif maka data menjadi kunci utama,” ungkap Wakil Gubernur Rohidin Mersyah saat memberikan kata sambutan di Ruang Rapat Rafflesa Pemprov Bengkulu.

Wagub Rohidin Mersyah pun mengapresiasi BPS dengan terbentuknya Sibakat, ia mengharapkan  agar data – data tersebut dapat dipergunakan dengan sebaiknya guna untuk mengentaskan kemiskinan.

“Terimakasih BPS saya kira mereka secara tidak langsung dan mengena pemerinah mengeluarkan ini Sibakat yang harus kita gunakan bersama – sama, mudah  - mudahan ini menjadi amal jariah orang BPS terhadap Provinsi Bengkulu,” ungap Wakil Gubernur Rohidin Mersyah.

Sejalan dengan itu Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani mengungkapkan bahwa terbentuknya Sistem Basis Data Kemiskinan Terpadu (Sibakat), merupakan perwujudan dari tekat BPS Provinsi Bengkulu untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

“Tujuan dilakukannya penandatanganan kerjasama dan sosialisasi mengenai Sibakat ini adalah untuk meningkatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai indikator – indikator kemiskinan, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara stakeholder terkait dengan penyediaan data kemiskinan,” jelas Dyah Anugrah Kuswardani.

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Badan Pusat Satistik tentang pemanfaatan Sibakat ini dilakukan oleh OPD terkait diantaranya adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Aplikasi Sibakat kini masih dalam tahap uji coba dan rencananya akan di launching secara resmi pada bulan November 2017 mendatang, aplikasi ini dapatdi akses melalui website resminya di alamat http:bpsbengkulucommunity.net/sibakat. (morecka)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

Bersama Universitas, Ciptakan Nelayan Terampil

BENGKULU-MC. Diakui Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, untuk merealisasikan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yakni Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi, salah satu point utama yang harus dipersiapkan adalah mengubah mindset dan meng-upgrade keterampilan para petani dan nelayan. Atas kondisi ini menurut Ridwan Mukti kontribusi lembaga pendidikan seperti universitas sangat dibutuhkan. Terkhusus untuk program kemaritiman, sejauh ini memang belum ada tenaga ahli yang bisa diandalkan dalam meng-uprgade skill atau keterampilan nelayan lokal Bengkulu. Oleh karena itu, jelas Ridwan Mukti perlu adanya aksi partisipatif diantara pemerintah, instansi teknis dan pihak universitas. “Di dalamnya yang pertama program terkait sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan nelayan yang tidak terampil jadi nelayan yang terampil. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri, kita membutuhkan yang ahli di bidangnya, seperti Lanal, Polairud...