Langsung ke konten utama

Lily Ridwan Mukti: Organisasi Perempuan Harus Menjadi Motor Penggerak

Bunda Paud Provinsi Bengkulu, Lily Maddari Ridwan Mukti, berharap organisasi organisasi wanita menjadi motor penggerak perubahan dalam rangka meningkatkan sinergisitas dan mengurangi angka kemiskinan.


Hal tersebut diungkapkan Lily, saat melantik dan mengukuhkan Bunda Paud Kabupaten Kaur periode 2017-2022, serta pelantikan pengurus Dekranasda periode 2016-2022, Minggu 30/4.

"Saya harap, hari ini organisasi-organisasi wanita menjadi penyemangat, bekerja secara ikhlas dan bertanggung jawab," Ujar Mantan anggota DPRD Sumatera Selatan tersebut.

Ibu-ibu pejabat, lanjut Lily, mesti turun langsung ke berbagai titik persoalan yang dialami masyarakat Bengkulu. Baik bidang Sosial, Pendidikan maupun sektor penting lainnya.

Menurur Lily, Jumlah Paud di Kabupaten Kaur berjumlah 165. Selain itu, Lily juga berpendapat, pendidikan agama sangatlah penting di era digital saat ini.

"Anak-anak di usia dini, harus penuh pengawasan dari orang tua. Ibu bupati (Kaur: red) bekerjalah secara ikhlas sebagai ketua PKK baru di Kabupaten Kaur," tegas Lily yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu ini.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Assistan l Setda Provinsi Bengkulu, Ali Sadikin, berpendapat, Paud dalam hal ini sangatlah penting dan strategis. Masyarakat dan pemerintah harus terjalin kerjasama yang baik, khususnya dalam membangun infrastruktur Paud di desa masing-masing.

Ali Sadikin juga berharap, bagaimana para orang tua dan guru dapat mengajari anak-anak usia dini lebih waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal, "kami berharap para bunda paud dan para guru dapat mengantisipasi peristiwa kekerasan terhadap anak terjadi di daerah ini," ujar Ali.


Turut hadir dalam acara tersebut, para pejabat pemerintah Kaur, serta jajaran FKPD setempat. (Fendi)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

Bersama Universitas, Ciptakan Nelayan Terampil

BENGKULU-MC. Diakui Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, untuk merealisasikan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yakni Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi, salah satu point utama yang harus dipersiapkan adalah mengubah mindset dan meng-upgrade keterampilan para petani dan nelayan. Atas kondisi ini menurut Ridwan Mukti kontribusi lembaga pendidikan seperti universitas sangat dibutuhkan. Terkhusus untuk program kemaritiman, sejauh ini memang belum ada tenaga ahli yang bisa diandalkan dalam meng-uprgade skill atau keterampilan nelayan lokal Bengkulu. Oleh karena itu, jelas Ridwan Mukti perlu adanya aksi partisipatif diantara pemerintah, instansi teknis dan pihak universitas. “Di dalamnya yang pertama program terkait sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan nelayan yang tidak terampil jadi nelayan yang terampil. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri, kita membutuhkan yang ahli di bidangnya, seperti Lanal, Polairud...