Langsung ke konten utama

Plt Gubernur Komitmen Berantas Peredaran Obat Ilegal

  
Bengkulu-MC. Makanan dan obat-obatan adalah kebutuhan paling mendasar dari kehidupan manusia. Akan tetapi peredarannya yang sangat bebas sekarang ini mengakibatkan banyak juga barang serupa namun berbahaya.

Plt Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan obat, makanan, dan kosmetik perlu dilakukan dari sekolah hingga ke masyarakat di desa, sebab menurutnya di pedesaan dan sekolah merupakan titik rawan peredaran produk ilegal.

"Pencerahan terkait penyalahgunaan obat di desa dan sekolah sangat rentan dimasuki, sehingga perlu sosialisasi yang inten dengan bahasa yang ringan agar cepat dipahami," ungkap Rohidin dalam aksi sosial penyalahgunaan obat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, rabu(4/9).

Menurutnya Pemerintah telah berkomitmen memberikan dukungan terkait pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Kasus Obat ilegal harus disikapi serius karena ini akan berpengaruh kedepan kepada generasi penerus.

"Jangan anggap remeh peredaran obat ilegal, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam memberantasnya secara tuntas hingga keakarnya," tegas Plt Gubernur yang turut memberikan tandatangan dukungan dan komitmen pemberantasan penyalahgunaan obat di BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Burhanudin Gumay mengatakan Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat dilakukan serentak di seluruh Indonesia, diawali kemarin selasa(3/9) Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat dihadiri Presiden Joko Widodo di Cibubur.

“Banyak kasus yang terjadi belakangan ini, karena PCC, tramadol dan obat-obat lainnya sungguh sangat meresahkan masyarakat terlebih sasarannya adalah generasi muda terutama anak sekolah. Sehingga BPOM berinisiatif mengajak semua pihak bekerjasama memerangi peredarannya," tutur Burhanudin yang sebelumnya menjabat Kepala Balai Besar POM Palembang

Ia menambahkan wilayah perbatasan Provinsi Bengkulu seperti Mukomuko, Rejang Lebong, dan Kaur memiliki tingkat kerawanan dan kewaspadaan tinggi akan beredarnya makanan, obat-obatan bahkan kosmetik berbahaya bagi masyarakat.

"BPOM sudah mengantisipasi beberapa titik perbatasan, produk - produk ilegal sudah dirazia dan hari ini akan kita musnahkan. Jadi, Bengkulu aman dari peredaran tak berizin tersebut," ujarnya sebelum melakukan pemusnahan barang-barang ilegal yang sudah disita BPOM Bengkulu. 

Dalam kesempatan ini, Badan POM juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil pengawasan Badan POM selama tahun 2017 serta barang bukti perkara penyidikan di bidang obat dan makanan dengan rincian sbb, Kosmetik TIE 154 barang dengan total kerugian 56jt, Pangan TIE 22 barang dengan total kerugian 196jt, Obat TIE 93 barang dengan total kerugian 4,3jt, dan OT TIE 3 barang dengan total kerugian 3,2jt. (Dimas – Media Center Pemprov Bengkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor Spanyol Jajal Investasi Sapi Galician Blond di Bengkulu

BENGKULU-MC. Menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai “lumbung daging” sesuai dengan salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tampaknya mulai menemukan jalannya. Hal ini ditandai dengan kedatangan investor asal Spanyol yang tertarik berinvestasi di Bumi Rafflesia.
Bersama rekannya, Manuel Albores Cabo selaku President Director PT. Indogal Group meyakinkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, jika keberhasilan investasi ini bisa mengangkat nama Bengkulu dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakan Manuel Albores, dengan jenis sapi Galician Blond yang dikembangbiakkan di wilayah Bengkulu, besar kemungkinan proyek tersebut akan menjadikan Bengkulu sebagai daerah pengekspor daging terbesar di Indonesia.
 “Wilayah Indonesia termasuk Bengkulu sangat cocok dengan pengembangbiakan sapi Galician Blond yang nantinya juga dikawin silangkan dengan sapi local. Hal ini juga didukung kondisi cuaca dan iklim Bengkulu yang cocok sebagai lokasi peternakan,” ungkap Manuel Albores dalam presentasinya dih…

Tiga Raperda Akhirnya Disahkan

MC – Bengkulu, Tiga Raperda yakni RPJMD tahun 2016 - 2021, Penetapan Kawasan tanpa Rokok dan Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS di Provinsi Bengkulu akhirnya disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (13/6).

Sempat terjadi berdebatan sengit saat pengambilan keputusan terkait dengan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, hal ini disebabkan dari delapan fraksi, 4 fraksi yakni fraksi PDIP, Golkar, Nasdem serta Partai Keadilan dan Pembangunan memilih setuju untuk ditetapkan.
Sedangkan 4 fraksi lainnya yakni Demokrat, Gerindra, PAN serta PKB memilih tidak setuju, hasil imbang ini akhirnya dilakukan voting dengan perolehan suara 21 menyetujui dan 8 tidak setuju.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun mengapresiasi jalannya demokrasi yang berjalan di DPRD Provinsi Bengkulu, menurut Gubernur kebersamaan tetap terjaga dan perbedaan yang tetap dihormati, merupakan demokrasi sesungguhnya yang diinginkan oleh Indonesia.

“Insya Allah Bengkulu melalui ruang paripurna ini mampu untuk berkontribusi k…

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik

Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.
Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.
“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa …