Langsung ke konten utama

Plt Gubernur Komitmen Berantas Peredaran Obat Ilegal

  
Bengkulu-MC. Makanan dan obat-obatan adalah kebutuhan paling mendasar dari kehidupan manusia. Akan tetapi peredarannya yang sangat bebas sekarang ini mengakibatkan banyak juga barang serupa namun berbahaya.

Plt Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan obat, makanan, dan kosmetik perlu dilakukan dari sekolah hingga ke masyarakat di desa, sebab menurutnya di pedesaan dan sekolah merupakan titik rawan peredaran produk ilegal.

"Pencerahan terkait penyalahgunaan obat di desa dan sekolah sangat rentan dimasuki, sehingga perlu sosialisasi yang inten dengan bahasa yang ringan agar cepat dipahami," ungkap Rohidin dalam aksi sosial penyalahgunaan obat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, rabu(4/9).

Menurutnya Pemerintah telah berkomitmen memberikan dukungan terkait pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Kasus Obat ilegal harus disikapi serius karena ini akan berpengaruh kedepan kepada generasi penerus.

"Jangan anggap remeh peredaran obat ilegal, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam memberantasnya secara tuntas hingga keakarnya," tegas Plt Gubernur yang turut memberikan tandatangan dukungan dan komitmen pemberantasan penyalahgunaan obat di BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Burhanudin Gumay mengatakan Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat dilakukan serentak di seluruh Indonesia, diawali kemarin selasa(3/9) Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat dihadiri Presiden Joko Widodo di Cibubur.

“Banyak kasus yang terjadi belakangan ini, karena PCC, tramadol dan obat-obat lainnya sungguh sangat meresahkan masyarakat terlebih sasarannya adalah generasi muda terutama anak sekolah. Sehingga BPOM berinisiatif mengajak semua pihak bekerjasama memerangi peredarannya," tutur Burhanudin yang sebelumnya menjabat Kepala Balai Besar POM Palembang

Ia menambahkan wilayah perbatasan Provinsi Bengkulu seperti Mukomuko, Rejang Lebong, dan Kaur memiliki tingkat kerawanan dan kewaspadaan tinggi akan beredarnya makanan, obat-obatan bahkan kosmetik berbahaya bagi masyarakat.

"BPOM sudah mengantisipasi beberapa titik perbatasan, produk - produk ilegal sudah dirazia dan hari ini akan kita musnahkan. Jadi, Bengkulu aman dari peredaran tak berizin tersebut," ujarnya sebelum melakukan pemusnahan barang-barang ilegal yang sudah disita BPOM Bengkulu. 

Dalam kesempatan ini, Badan POM juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil pengawasan Badan POM selama tahun 2017 serta barang bukti perkara penyidikan di bidang obat dan makanan dengan rincian sbb, Kosmetik TIE 154 barang dengan total kerugian 56jt, Pangan TIE 22 barang dengan total kerugian 196jt, Obat TIE 93 barang dengan total kerugian 4,3jt, dan OT TIE 3 barang dengan total kerugian 3,2jt. (Dimas – Media Center Pemprov Bengkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

HUT TNI Ke-72, Komitmen Bersama Jaga Keamanan Bumi Rafflesia

 Peringatan HUT TNI Ke-72 2017 di Provinsi Bengkulu dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung dan dipusatkan di Sport Centre Pantai Panjang, Kota Bengkulu. HUT TNI Kali ini bertajuk “Bersama Masyarakat TNI Kuat” yang memiliki makna bahwa bahu-membahu dalam menjaga keutuhan NKRI, TNI akan semakin kuat bekerjasama dengan masyarakat, termasuk keamanan wilayah hukum Bumi Rafflesia. “Kita telah berkomitmen bersama menjaga keutuhan NKRI. Antara Babinsa dan Babinkamtibmas tugasnya cukup baik di lapangan. Kita berikan kontribusi dan berkoordinasi bersama TNI, kita jaga Provinsi Bengkulu dengan aman,” jelas  Kapolda  Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung, usai Upacara dan Syukuran HUT TNI Ke-72 di Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (05/10). Dalam kesempatan ini, hadir unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten-Kota, para Walikota dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Pel...