Langsung ke konten utama

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik


Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.

Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.

“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa (30/01).

Untuk peningkatan pelayanan publik ini seperti perizinan, Nopian Andusti meminta hal tersebut dipermudah. Akan tetapi harus tetap dilakukan kontrol dan pengawasan secara sistematis dan konfrehenif, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

“Yang jelas terkait dengan pelayanan-pelayanan publik harus kita permudah, tapi dalam konteks, kontrol tetap harus maksimal,” tambahnya.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) 2017, Provinsi Bengkulu mendapatkan nilai 64,67 dengan Predikat B atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sementara nilai rata-rata kabupaten-kota berada pada angka 45,83 atau dengan Predikat C.

Sementara terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), Sekda Provinsi Bengkul Nopian Andusti juga menekankan untuk dilakukan optimalisasi. Sehingga anggaran yang ada dalam suatu program dapat menimbulkan asas manfaat bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya kita harus mulai berfikir kepada dampak. Seperti ke-PU-an, kita bangun jalan itu apa targetnya? Tentunya bukan bangunan jalannya, akan tetapi dampak lain dari pembangunan itu, seperti lancarnya transportasi,” terang Nopian Andusti. (Rian-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUT TNI Ke-72, Komitmen Bersama Jaga Keamanan Bumi Rafflesia

 Peringatan HUT TNI Ke-72 2017 di Provinsi Bengkulu dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung dan dipusatkan di Sport Centre Pantai Panjang, Kota Bengkulu. HUT TNI Kali ini bertajuk “Bersama Masyarakat TNI Kuat” yang memiliki makna bahwa bahu-membahu dalam menjaga keutuhan NKRI, TNI akan semakin kuat bekerjasama dengan masyarakat, termasuk keamanan wilayah hukum Bumi Rafflesia. “Kita telah berkomitmen bersama menjaga keutuhan NKRI. Antara Babinsa dan Babinkamtibmas tugasnya cukup baik di lapangan. Kita berikan kontribusi dan berkoordinasi bersama TNI, kita jaga Provinsi Bengkulu dengan aman,” jelas  Kapolda  Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung, usai Upacara dan Syukuran HUT TNI Ke-72 di Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (05/10). Dalam kesempatan ini, hadir unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten-Kota, para Walikota dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Pel...

Bersama Universitas, Ciptakan Nelayan Terampil

BENGKULU-MC. Diakui Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, untuk merealisasikan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yakni Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi, salah satu point utama yang harus dipersiapkan adalah mengubah mindset dan meng-upgrade keterampilan para petani dan nelayan. Atas kondisi ini menurut Ridwan Mukti kontribusi lembaga pendidikan seperti universitas sangat dibutuhkan. Terkhusus untuk program kemaritiman, sejauh ini memang belum ada tenaga ahli yang bisa diandalkan dalam meng-uprgade skill atau keterampilan nelayan lokal Bengkulu. Oleh karena itu, jelas Ridwan Mukti perlu adanya aksi partisipatif diantara pemerintah, instansi teknis dan pihak universitas. “Di dalamnya yang pertama program terkait sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan nelayan yang tidak terampil jadi nelayan yang terampil. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri, kita membutuhkan yang ahli di bidangnya, seperti Lanal, Polairud...