Langsung ke konten utama

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik


Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.

Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.

“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa (30/01).

Untuk peningkatan pelayanan publik ini seperti perizinan, Nopian Andusti meminta hal tersebut dipermudah. Akan tetapi harus tetap dilakukan kontrol dan pengawasan secara sistematis dan konfrehenif, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

“Yang jelas terkait dengan pelayanan-pelayanan publik harus kita permudah, tapi dalam konteks, kontrol tetap harus maksimal,” tambahnya.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) 2017, Provinsi Bengkulu mendapatkan nilai 64,67 dengan Predikat B atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sementara nilai rata-rata kabupaten-kota berada pada angka 45,83 atau dengan Predikat C.

Sementara terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), Sekda Provinsi Bengkul Nopian Andusti juga menekankan untuk dilakukan optimalisasi. Sehingga anggaran yang ada dalam suatu program dapat menimbulkan asas manfaat bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya kita harus mulai berfikir kepada dampak. Seperti ke-PU-an, kita bangun jalan itu apa targetnya? Tentunya bukan bangunan jalannya, akan tetapi dampak lain dari pembangunan itu, seperti lancarnya transportasi,” terang Nopian Andusti. (Rian-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...