Langsung ke konten utama

Pembahasan Atas Perubahan Perda Pengelolaan Minerba Diprioritaskan

perda minerba
Pembahasan Perubahan perda Pengelolaan Minerba
  
Usulan 5 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terutama terkait Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mendapat dukungan penuh dari seluruh Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu.

Hal ini lantaran menurut pihak Legislatif Provinsi Bengkulu, aktifitas tambang selama ini justru banyak memberikan dampak negatif kepada masyarakat serta tidak memberikan kontribusi berarti bagi daerah.

“Perubahan atas Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus menjadi prioritas utama untuk dilakukan pembahasan, karena telah banyak merugikan masyarakat dan juga daerah,” jelas Juru Bicara Fraksi Golkar Mulyadi Usman saat menyampaikan pandangan pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Sidang Ketiga DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Usulan 5 Raperda Gubernur Bengkulu, Selasa (10/10).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPRD Provinsi Bengkulu Yulia Susanti. Menurut pihaknya, Perubahan atas Perda tentang Minerba perlu diprioritas pembahasannya.

“Sama dengan fraksi-fraksi lain, kami juga mendorong supaya pembahasan atas perubahan Perda tentang Pengelolaan Minerba harus diutamakan. Kami juga meminta pihak Eksekutif untuk memberikan pasal yang mengatur khusus terkait izin perusahaan,” papar Yulia Susanti.

Terhadap dukungan dari pihak Legislatif ini, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan, Pemda Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan kebijakan yang nantinya akan lebih menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat dan juga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Intinya bahwa setiap fraksi menghendaki tambang itu berkontribusi penuh bagi kemajuan daerah. Dengan disahkannya perda ini nanti, aktifitas tambang juga bisa menguntungkan masyarakat, bukan hanya pengusaha” terang Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto.

Sementara terhadap 4 Raperda lainnya yang diusulkan Gubernur Bengkulu yaitu Perubahan atas Perda Provinsi tentang Panas Bumi, Perubahan Perda tentang Air Tanah, Perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2023 serta Pencabutan Raperda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Provinsi Bengkulu, disetujui seluruh Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu untuk ditingkatkan pada pembahasan. (Rian-Media Center Pemprov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor Spanyol Jajal Investasi Sapi Galician Blond di Bengkulu

BENGKULU-MC. Menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai “lumbung daging” sesuai dengan salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tampaknya mulai menemukan jalannya. Hal ini ditandai dengan kedatangan investor asal Spanyol yang tertarik berinvestasi di Bumi Rafflesia.
Bersama rekannya, Manuel Albores Cabo selaku President Director PT. Indogal Group meyakinkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, jika keberhasilan investasi ini bisa mengangkat nama Bengkulu dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakan Manuel Albores, dengan jenis sapi Galician Blond yang dikembangbiakkan di wilayah Bengkulu, besar kemungkinan proyek tersebut akan menjadikan Bengkulu sebagai daerah pengekspor daging terbesar di Indonesia.
 “Wilayah Indonesia termasuk Bengkulu sangat cocok dengan pengembangbiakan sapi Galician Blond yang nantinya juga dikawin silangkan dengan sapi local. Hal ini juga didukung kondisi cuaca dan iklim Bengkulu yang cocok sebagai lokasi peternakan,” ungkap Manuel Albores dalam presentasinya dih…

Tiga Raperda Akhirnya Disahkan

MC – Bengkulu, Tiga Raperda yakni RPJMD tahun 2016 - 2021, Penetapan Kawasan tanpa Rokok dan Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS di Provinsi Bengkulu akhirnya disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (13/6).

Sempat terjadi berdebatan sengit saat pengambilan keputusan terkait dengan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, hal ini disebabkan dari delapan fraksi, 4 fraksi yakni fraksi PDIP, Golkar, Nasdem serta Partai Keadilan dan Pembangunan memilih setuju untuk ditetapkan.
Sedangkan 4 fraksi lainnya yakni Demokrat, Gerindra, PAN serta PKB memilih tidak setuju, hasil imbang ini akhirnya dilakukan voting dengan perolehan suara 21 menyetujui dan 8 tidak setuju.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun mengapresiasi jalannya demokrasi yang berjalan di DPRD Provinsi Bengkulu, menurut Gubernur kebersamaan tetap terjaga dan perbedaan yang tetap dihormati, merupakan demokrasi sesungguhnya yang diinginkan oleh Indonesia.

“Insya Allah Bengkulu melalui ruang paripurna ini mampu untuk berkontribusi k…

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik

Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.
Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.
“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa …