Langsung ke konten utama

Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan

Bengkulu, MC – Kemampuan Sumber daya manusia (SDM) pada tata kelola keuangan merupakan hal yang vital, khususnya pada Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah. Kurangnya SDM yang mumpuni dalam pengelolaan kuangan ditenggarai menjadi penyebab tidak tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri pada Penyerahan Alumni S2 Program Beasiswa State Accountability Revitalization (STAR) BPKP ke Instansi Asal Masing2, Selasa (12/9) di Gedung Magister Manajemen UNIB. Tampak hadir Rekor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi, Wakil Bupati Bengkulu Tengah Septi Periyadi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, serta Alumni Magister Ekonomi yang peraih beasiswa STAR BPKP.

Dijelaskan Hamka Sabri bahwa Provinsi Bengkulu membutuhkan SDM – SDM terkait pengelolaan keuangan, hal ini disebabkan banyak sarjana – sarjana umum tetapi untuk spesifikasi pengelolaan kuangan masih kekurangan.

Ia pun mengharapkan lulusan alumni dari Beasiswa STAR Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat betul – betul dimanfaatkan pada posisi yang sebenarnya untuk pengelolaan keuangan di daerah.

“Para alumni ini merupakan darah segar, kontribusinya sangat diharapkan dalam tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu ini,” jelas Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

Sejalan dengan Hamka Sabri, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto mengungkapkan bahwa sampai saat ini banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum mampu meraih WTP sebagai persyaratan minimum dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh kemampuan SDM yang belum sesuai kualifikasi kompetensi yang seharusnya.

Ia pun menjelaskan bahwa STAR BPKP menjadi salah satu upaya yang dapat berkontribusi nyata pada peningkatan kompetensi dan kapabilias sumber daya manusia, sebagai unit investment  yang memprioritaskan pemberian beasiswa.

“Program STAR merupakan salah satu pemecah masalah yang diharapkan kontribusi yang nyata pada kebutuhan bangsa untuk terlaksananya pembangunan nasional yang lebih baik,” ungkap Gatot Darmasto.

Tujuan dari program beasiswa STAR ini adalah memperkuat kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kapasitas SDM PKN-APIP antara lain dalam bidang penganggaran, pelaporan keuangan, internal audit dan manajemen aset. (Morecka – Media Center Pemprov Bengkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

HUT TNI Ke-72, Komitmen Bersama Jaga Keamanan Bumi Rafflesia

 Peringatan HUT TNI Ke-72 2017 di Provinsi Bengkulu dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung dan dipusatkan di Sport Centre Pantai Panjang, Kota Bengkulu. HUT TNI Kali ini bertajuk “Bersama Masyarakat TNI Kuat” yang memiliki makna bahwa bahu-membahu dalam menjaga keutuhan NKRI, TNI akan semakin kuat bekerjasama dengan masyarakat, termasuk keamanan wilayah hukum Bumi Rafflesia. “Kita telah berkomitmen bersama menjaga keutuhan NKRI. Antara Babinsa dan Babinkamtibmas tugasnya cukup baik di lapangan. Kita berikan kontribusi dan berkoordinasi bersama TNI, kita jaga Provinsi Bengkulu dengan aman,” jelas  Kapolda  Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung, usai Upacara dan Syukuran HUT TNI Ke-72 di Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (05/10). Dalam kesempatan ini, hadir unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten-Kota, para Walikota dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Pel...