Langsung ke konten utama

Tingkatkan Layanan Perizinan, DPMPTSP Gandeng KPK

Puas atau tidaknya masyarakat atas layanan birokrasi yang disajikan pemerintah, merupakan salah satu indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya program yang dibuat, seperti halnya dalam hal perizinan. Menentukan tingkat kepuasan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu melalukan survey kepuasan masyarakat.
Diungkapkan Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Hendry Poerwantrisno, terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan sejauh ini trendnya mengalami penurunan. Seperti pada 2016 lalu, mulai dari triwulan III dan IV kepuasan masyarakat menurun terkait sarana dan prasarana layanan. Sementara dari triwulan I ke triwulan II 2017 juga mengalami hal yang sama akibat belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi online yang ada.
Namun demikian, untuk menggenjot tingkat layanan perizinan tersebut, menurut Hendry Poerwantrisno pihaknya telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyajian aplikasi layanan perizinan berbasis IT.
“Sekarang kita telah memenuhi aplikasi yang diharapkan masyarakat bekerjasama dengan KPK. Turunnya tingkat kepuasan masyarakat, sekarang terkait SDM-nya. Jadi kita akan terus melakukan peningkatan SDM yang ada, untuk meningkatkan layanan perizinan itu,” jelas Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Hendry Poerwantrisno pada Rapat Penyampaian Progres Report Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2017, Kamis (27/07).
Survey kepuasan masyarakat ini sendiri diklaim DPMPTSP dilakukan secara independent dan terbuka, dengan melibatkan Tim survey dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).
Tidak sebatas peningkatan pada layanan perizinan, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga meningkatkan respon terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat. Terlebih Tim Korsupgah KPK telah berkomitmen akan melakukan pendampingan dalam optimalisasi kinerja Pemda Provinsi Bengkulu.
“Bagaimana kedepan kita terus meningkatkan kinerja, sehingga paling tidak keinginan masyarakat itu bisa kita sikapi dengan positif. Hal itu wajar karena anggaran pemerintah berasal dari uang masyarakat juga,” tegas Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto.
Sementara itu, lembaga yang menangani pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menyatakan apresiasinya atas survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Bengkulu sejak beberapa tahun lalu.
 “Karena orang belum tentu dari ketidakpuasan orang akan melapor, tapi kita yang dengan progresif mencari itu kita akan dapat hasil untuk meningkatkan kinerja,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto. (Rian Media Center Pemprov)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Invonasi Layanan, Trigger Tumbuhnya Investasi

Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya membuka akses investasi dengan menawarkan berbagai potensi daerahnya. Selain itu, komitmen berbenah layanan pada birokrasi terus dilakukan. Dikatakan anggota DPD RI (dewan perwakilan daerah) Ahmad Kanedi, pemerintah daerah sedang getol-getolnya membuka peluang investasi serta promosi sektor wisata. Menurutnya, hal ini pantas dilakukan karena Bengkulu mempunyai potensi menjanjikan. "Pemerintah membentangkan karpet merah untuk investor. Kita selaku masyarakat siap menyambut untuk mendukung program pemerintah memajukan daerah yang kita cintai ini," ungkap Bang Ken - sapaan akrab Kanedi, Senin (29/1/2018). Saat itu, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel bintang 4 di Kota Bengkulu. Hotel dengan 11 lantai itu, diharapkan turut berikan kontribusi pembangunan serta misi besar Provinsi Bengkulu dalam program visit Bengkulu 2020. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya

Perda Penanaman Modal Permudah Investor Berinvestasi

Bengkulu-MC. Salah satu upaya Pemda Provinsi Bengkulu dalam pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan adalah dengan mengundang para investor untuk menanamkan investasinya. Hal tersebut saat ini telah diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu tentang Penanaman Modal. Rohidin Mersyah selaku Plt Gubernur Bengkulu mengatakan, ada beberapa point pendukung supaya para investor bersedia menanamkan modalnya di suatu daerah, mulai dari proses pemberian perizinan tidak dipersulit, kondisi keamanan daerah yang kondusif serta iklim investasi yang sehat dan saling menguntungkan. “Ini dalam rangka bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, kemudian prosedur tahapannya, termasuk potensi investasi-investasi yang ada di Bengkulu,” terang Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal dilanjutkan pengesahan Perda Pen

Watimpres Kunjungi Bengkulu, Minta Masyarakat Kembangkan Potensi Daerah

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hadir langsung melihat Potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu dalam bidang pariwisata, hal tersebut dilakukan untuk mendorong daerah-daerah berpotensi wisata supaya giat mengembangkan desa wisata. Ketua Watimpres Sri Adiningsih mengatakan, desa wisata bisa menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan. Dia mencontohkan kawasan sekitar Borobudur adalah contoh yang baik dalam pengembangan desa wisata. Sebab, wisatawan yang mengunjungi candi Buddha terbesar di dunia itu juga bisa mengunjungi kawasan sekitarnya. “Selama ini jika ke Jogja biasanya hanya ke Candi Borobudur, setelah itu selesai. Namun Sekarang bisa dilihat, atas bantuan BUMN, BUMDes dan masyarakat sedang dikembangkan kawasan wisata Borobudur yang besar, yang bukan hanya datang untuk melihat candi,” katanya saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu di ruang Rafflesia, Jumat(19/5). Lebih lanjut guru besar ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu m