Langsung ke konten utama

Tingkatkan Layanan Perizinan, DPMPTSP Gandeng KPK

Puas atau tidaknya masyarakat atas layanan birokrasi yang disajikan pemerintah, merupakan salah satu indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya program yang dibuat, seperti halnya dalam hal perizinan. Menentukan tingkat kepuasan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu melalukan survey kepuasan masyarakat.
Diungkapkan Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Hendry Poerwantrisno, terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan sejauh ini trendnya mengalami penurunan. Seperti pada 2016 lalu, mulai dari triwulan III dan IV kepuasan masyarakat menurun terkait sarana dan prasarana layanan. Sementara dari triwulan I ke triwulan II 2017 juga mengalami hal yang sama akibat belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi online yang ada.
Namun demikian, untuk menggenjot tingkat layanan perizinan tersebut, menurut Hendry Poerwantrisno pihaknya telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyajian aplikasi layanan perizinan berbasis IT.
“Sekarang kita telah memenuhi aplikasi yang diharapkan masyarakat bekerjasama dengan KPK. Turunnya tingkat kepuasan masyarakat, sekarang terkait SDM-nya. Jadi kita akan terus melakukan peningkatan SDM yang ada, untuk meningkatkan layanan perizinan itu,” jelas Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Hendry Poerwantrisno pada Rapat Penyampaian Progres Report Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2017, Kamis (27/07).
Survey kepuasan masyarakat ini sendiri diklaim DPMPTSP dilakukan secara independent dan terbuka, dengan melibatkan Tim survey dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).
Tidak sebatas peningkatan pada layanan perizinan, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga meningkatkan respon terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat. Terlebih Tim Korsupgah KPK telah berkomitmen akan melakukan pendampingan dalam optimalisasi kinerja Pemda Provinsi Bengkulu.
“Bagaimana kedepan kita terus meningkatkan kinerja, sehingga paling tidak keinginan masyarakat itu bisa kita sikapi dengan positif. Hal itu wajar karena anggaran pemerintah berasal dari uang masyarakat juga,” tegas Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto.
Sementara itu, lembaga yang menangani pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menyatakan apresiasinya atas survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Bengkulu sejak beberapa tahun lalu.
 “Karena orang belum tentu dari ketidakpuasan orang akan melapor, tapi kita yang dengan progresif mencari itu kita akan dapat hasil untuk meningkatkan kinerja,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto. (Rian Media Center Pemprov)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor Spanyol Jajal Investasi Sapi Galician Blond di Bengkulu

BENGKULU-MC. Menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai “lumbung daging” sesuai dengan salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tampaknya mulai menemukan jalannya. Hal ini ditandai dengan kedatangan investor asal Spanyol yang tertarik berinvestasi di Bumi Rafflesia.
Bersama rekannya, Manuel Albores Cabo selaku President Director PT. Indogal Group meyakinkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, jika keberhasilan investasi ini bisa mengangkat nama Bengkulu dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakan Manuel Albores, dengan jenis sapi Galician Blond yang dikembangbiakkan di wilayah Bengkulu, besar kemungkinan proyek tersebut akan menjadikan Bengkulu sebagai daerah pengekspor daging terbesar di Indonesia.
 “Wilayah Indonesia termasuk Bengkulu sangat cocok dengan pengembangbiakan sapi Galician Blond yang nantinya juga dikawin silangkan dengan sapi local. Hal ini juga didukung kondisi cuaca dan iklim Bengkulu yang cocok sebagai lokasi peternakan,” ungkap Manuel Albores dalam presentasinya dih…

Tiga Raperda Akhirnya Disahkan

MC – Bengkulu, Tiga Raperda yakni RPJMD tahun 2016 - 2021, Penetapan Kawasan tanpa Rokok dan Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS di Provinsi Bengkulu akhirnya disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (13/6).

Sempat terjadi berdebatan sengit saat pengambilan keputusan terkait dengan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, hal ini disebabkan dari delapan fraksi, 4 fraksi yakni fraksi PDIP, Golkar, Nasdem serta Partai Keadilan dan Pembangunan memilih setuju untuk ditetapkan.
Sedangkan 4 fraksi lainnya yakni Demokrat, Gerindra, PAN serta PKB memilih tidak setuju, hasil imbang ini akhirnya dilakukan voting dengan perolehan suara 21 menyetujui dan 8 tidak setuju.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun mengapresiasi jalannya demokrasi yang berjalan di DPRD Provinsi Bengkulu, menurut Gubernur kebersamaan tetap terjaga dan perbedaan yang tetap dihormati, merupakan demokrasi sesungguhnya yang diinginkan oleh Indonesia.

“Insya Allah Bengkulu melalui ruang paripurna ini mampu untuk berkontribusi k…

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik

Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.
Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.
“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa …