Langsung ke konten utama

Serapan Minim, Pemprov Bengkulu Siap Laksanakan Evaluasi Anggaran

Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016, Sisa Perhitungan (Silpa) akhirnya disahkan. Setelah sebelumnya Pemda Provinsi Bengkulu mendapatkan kritikan dan saran dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terkait besarnya angka Silpa APBD 2016 Provinsi Bengkulu yaitu 443 Milyar lebih.



Kritikan dan saran cukup pedas disampaikan oleh Fraksi Gerindra, Golkar, PAN dan Nasdem terkait rendahnya serapan anggaran yang terjadi di tahun 2016 tersebut. Dari Pandangan Fraksi-Fraksi yang disampaikan, bahwa serapan anggaran APBD 2016 hanya sebesar 86 persen, jauh dari target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif Provinsi Bengkulu sebelumnya.

Akibat rendahnya serapan anggaran ini, disampaikan juru bicara beberapa Fraksi DPRD Provinsi bahwa hal tersebut berdampak pada beberapa program pokok Pemprov yang jalan ditempat, seperti Program Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan.

“Evaluasi progres dan realisasi pembangunan infrastruktur, pendataan aset daerah baik fisik maupun non fisik perlu dilakukan. Jika perlu mutasi beberapa Kepala OPD dilakukan,” jelas Juru Bicara Fraksi Gerindra Jonaidi SP, pada Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Paripurna ke 21 Masa Sidang ke 4 terkait Raperda Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu ahun 2016/ Sisa Perhitungan (Silpa), dilanjutkan dengan Pengesahan Perda, Selasa (08/08).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Mulyadi Usman. Menurut pihaknya, jangan sampai rendahnya serapan anggaran di tahun 2016 kembali terjadi di tahun 2017 ini yang hanya menyisahkan beberapa bulan kedepan.

“Hingga saat ini serapan anggaran baru 32 persen, jadi kami meminta di tahun 2017 ini rendahnya serapan anggaran tidak kembali terulang. Terlebih 22 OPD serapan anggarannya masih rendah tahun 2017 ini,” jelas Mulyadi Usman yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu.

Menanggapi kritikan dan saran yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu ini, Plt Sekda Provinsi Bengkulu menyatakan, Pemda Provinsi akan melakukan evaluasi yang dimaksudkan, terutama dalam hal percepatan pembangunan.

“Apa yang disarankan akan kami laksanakan terutama dalam percepatan pembangunan. Apresiasi juga kami sampaikan atas kritikan yang disampaikan oleh rekan-rekan di DPRD Provinsi demi kemajuan Bengkulu dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto. (Rian-Media Center Pemprov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

HUT TNI Ke-72, Komitmen Bersama Jaga Keamanan Bumi Rafflesia

 Peringatan HUT TNI Ke-72 2017 di Provinsi Bengkulu dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung dan dipusatkan di Sport Centre Pantai Panjang, Kota Bengkulu. HUT TNI Kali ini bertajuk “Bersama Masyarakat TNI Kuat” yang memiliki makna bahwa bahu-membahu dalam menjaga keutuhan NKRI, TNI akan semakin kuat bekerjasama dengan masyarakat, termasuk keamanan wilayah hukum Bumi Rafflesia. “Kita telah berkomitmen bersama menjaga keutuhan NKRI. Antara Babinsa dan Babinkamtibmas tugasnya cukup baik di lapangan. Kita berikan kontribusi dan berkoordinasi bersama TNI, kita jaga Provinsi Bengkulu dengan aman,” jelas  Kapolda  Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung, usai Upacara dan Syukuran HUT TNI Ke-72 di Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (05/10). Dalam kesempatan ini, hadir unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten-Kota, para Walikota dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Pel...