Langsung ke konten utama

Serapan Anggaran Rendah, Kanwil DJPBN Gelar Rakorda

Menyikapi masih rendahnya serapan anggaran tahun 2017 yang terjadi di beberapa OPD Provinsi Bengkulu, Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Bengkulu lakukan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.


Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Rinardi mengatakan, Rakor ini dlam upaya sinergitas dan kesepahaman antara Kanwil Provinsi  dengan Satuan kerja (Satker) Kementerian dan Lambaga (K/L) dalam pembinaan, Bintek, monitorting dan evaluasi pelaksanaan Anggaran semester I Tahun Anggaran 2017 ini

”Guna meningkatkan kinerja dan kualitas belanja yang lebih baik serta penyerapan anggaran yang optimal di semester II nanti,” sebut Rinardi, saat membuka Rakorda, di Kantor KPPN  Bengkulu, Rabu (26/7).

Rinardi menyayangkan anggaran yang  telah digelontorkan oleh pemerintah pusat, namun kenyataannya belum dipergunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

“Apalagi waktu kita hanya tinggal 5 bulan lagi, jika anggaran yang tersedia tak terserap, maka terpaksa harus memakai dana APBD untuk menyelesaikan proyek pembangunan,” ujarnya.

Untuk itulah, sambung  Rinardi, dengan Rakorda ini, akan dibahas semua permasalahan tentang  tantangan pelaksanaan anggaran serta indikator kinerja Satker K/L.

“Sehingga nantinya didapati hasil evaluasi pelaksanaan anggaran semester I,” sebut Rinardi.

Rakor ini dikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) kota dan Kabupaten, juga diikuti oleh Satker K/L  se-Provinsi Bengkulu.

Dalam Rakor ini juga di serahkan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada KPPN Bengkulu dalam hal pelayanan terbaik, serta penganugerahan predikat terbaik kepada tiga Satker.

Sementara itu, pemerintah Provinsi yang di wakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Taufik Adun menyampaikan, dengan diraihnya sertifikat ISO oleh KPPN Bengkulu serta predikat  terbaik kepada tiga satker tersebut, diharapkan adanya pelayanan  dengan aspek ketaatan terhadap administrasi dan regulasi yang ada.

“Dengan kualitas pelayanan yang baik, dapat dipastikan  adanya pelayanan  yang optimal, mudah dan cepat,  sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat segera teralisasi,” kata Taufik.

Taufik juga meminta agar jangan sampai pelayanannya  sudah baik,  namun masih ada kendala dari satker itu sendiri, sehingga semua pihak terkait harusnya sama-sama menjalani aturan yang ada. (Saipul-Media Center Pemprov)

Baca juga

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Investor Spanyol Jajal Investasi Sapi Galician Blond di Bengkulu

BENGKULU-MC. Menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai “lumbung daging” sesuai dengan salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tampaknya mulai menemukan jalannya. Hal ini ditandai dengan kedatangan investor asal Spanyol yang tertarik berinvestasi di Bumi Rafflesia.
Bersama rekannya, Manuel Albores Cabo selaku President Director PT. Indogal Group meyakinkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, jika keberhasilan investasi ini bisa mengangkat nama Bengkulu dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakan Manuel Albores, dengan jenis sapi Galician Blond yang dikembangbiakkan di wilayah Bengkulu, besar kemungkinan proyek tersebut akan menjadikan Bengkulu sebagai daerah pengekspor daging terbesar di Indonesia.
 “Wilayah Indonesia termasuk Bengkulu sangat cocok dengan pengembangbiakan sapi Galician Blond yang nantinya juga dikawin silangkan dengan sapi local. Hal ini juga didukung kondisi cuaca dan iklim Bengkulu yang cocok sebagai lokasi peternakan,” ungkap Manuel Albores dalam presentasinya dih…

Tiga Raperda Akhirnya Disahkan

MC – Bengkulu, Tiga Raperda yakni RPJMD tahun 2016 - 2021, Penetapan Kawasan tanpa Rokok dan Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS di Provinsi Bengkulu akhirnya disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (13/6).

Sempat terjadi berdebatan sengit saat pengambilan keputusan terkait dengan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, hal ini disebabkan dari delapan fraksi, 4 fraksi yakni fraksi PDIP, Golkar, Nasdem serta Partai Keadilan dan Pembangunan memilih setuju untuk ditetapkan.
Sedangkan 4 fraksi lainnya yakni Demokrat, Gerindra, PAN serta PKB memilih tidak setuju, hasil imbang ini akhirnya dilakukan voting dengan perolehan suara 21 menyetujui dan 8 tidak setuju.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun mengapresiasi jalannya demokrasi yang berjalan di DPRD Provinsi Bengkulu, menurut Gubernur kebersamaan tetap terjaga dan perbedaan yang tetap dihormati, merupakan demokrasi sesungguhnya yang diinginkan oleh Indonesia.

“Insya Allah Bengkulu melalui ruang paripurna ini mampu untuk berkontribusi k…

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik

Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.
Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.
“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa …