Langsung ke konten utama

KPK Awasi Alokasi Dana Desa di Bengkulu

Pelaporan penggunaan Dana Desa (DD) pada tahun 2017 mulai  menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini bertujuan untuk menginput laporan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana mengatakan, sosialisasi aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah bentuk dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di desa, sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan. Sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses langsung anggaran yang dikeluarkan negara dan terciptanya keterbukaan informasi publik.



“Sistem ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dianjurkan oleh Kemendagri dan Kemendes untuk  digunakan di desa yang ada diseluruh Indonesia," tutur Bram saat Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Siskeudes bagi Aparatur Desa di ruang pola Pemda Bengkulu, selasa(8/8)

Lebih lanjut, Bram berharap pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini nantinya dapat segera diterapkan oleh operator desa dan didampingi oleh pendamping desa untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes.

“Penerapan Aplikasi ini ditahun 2017 memang belum diwajibkan tetapi pada tahun 2018 seluruh desa di Indonesia harus sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Saya berharap kepada seluruh masyarakat terutama operator desa dapat berkonsultasi jika ada kendala dalam pelaporan keuangan dan penggunaan aplikasi,” jelas Bram.

Selain itu, KPK RI juga turut mendampingi Sosialisasi Aplikasi Dana Desa melalui Ketua Tim Korsupgah KPK Adlinsyah Nasution. Dalam pertemuan tersebut, Adlinsyah mengatakan penggunaan dana desa harus sesuai, dan jangan ada penyimpangan seperti kasus di Pamekasan.

"Ingat ya, KPK hadir di Bengkulu, jadi jangan main-main dengan Dana Desa," ujar Coki sapaan akrab Adlinsyah pada pertemuan dengan perangkat dan pengelola dana desa Se-Kabupaten Rejang lebong tersebut.

Lebih lanjut, Coki mengingatkan, KPK ikut mengawasi jalannya dana desa, ia ikut mencontohkan bagaimana Kabupaten Pamekasan yang terjerat korupsi aliran dana desa, semua petinggi ikut terseret seperti Bupati, Kajari dan Inspektorat. Ia berharap tidak terjadi kejadian yang sama di Bengkulu.

"Dana desa itu untuk pembangunan desa, jadi manfaatkan dengan benar, " tegas Coki.

Untuk diketahui, sebanyak 1.341 desa di sembilan kabupaten wilayah Provinsi Bengkulu menerima dana desa sebesar Rp1,035 triliun dari pemerintah pusat pada 2017. Jumlah ini mengalami peningkatan pada 2017, dibanding tahun 2016 yang hanya menerima dana desa sebesar Rp813,8 miliar.

Rincian dana desa pada 2017, untuk 9 Kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu 142 desa di Kabupaten Bengkulu Selatan menerima total alokasi sebesar Rp110 miliar, 251 desa di Kabupaten Bengkulu Utara menerima total alokasi sebesar Rp166 miliar, 122 desa di Kabupaten Rejanglebong menerima total alokasi sebesar Rp 95 miliar.

Berikutnya 192 desa di Kabupaten Kaur menerima total alokasi sebesar Rp145 miliar, 182 desa di Kabupaten Seluma menerima total alokasi sebesar Rp139 miliar, 148 desa di Kabupaten Mukomuko menerima total alokasi sebesar Rp115 miliar, 93 desa di Kabupaten Lebong menerima total alokasi sebesar Rp72 miliar, 105 desa di Kabupaten Kepahiang menerima total alokasi sebesar Rp81 miliar dan 142 desa di Bengkulu Tengah menerima total alokasi sebesar Rp108 miliar.  (Dimas-Media Center Pemprov Benegkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ratusan Pelajar Bengkulu Tolak Narkoba, Pornografi dan Kekerasan

Bengkulu-Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menghadiri sosialisasi dan pembekalan Anti Narkoba, Pornografi dan Kekerasan bagi ratusanpelajar se-Provinsi Bengkulu. Acara ini digelar Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Bengkulu Bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja.
Kegiatan ini dianggap perlu karena penyalahgunaan narkoba, pornografi serta kekerasan di Indonesia saat ini, menjadi masalah serius yang harus diperangi bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Saya kira ini bagus sekali, untuk mendidik, memberikan semangat terhadap anak anak Bengkulu, apalagi terhadap peredaran narkoba dan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi ancaman bagi generasi muda sekarang,” Ujar Plt Gubernur
Sosialisasi bahayadan pencegahan penyalahgunaan narkobadisampaikan langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Bengkulu Kombes Pol.Imam Sachroni. Menurut Imam,kurangnya pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menyebabkanrendahnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pe…

Investor Spanyol Jajal Investasi Sapi Galician Blond di Bengkulu

BENGKULU-MC. Menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai “lumbung daging” sesuai dengan salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tampaknya mulai menemukan jalannya. Hal ini ditandai dengan kedatangan investor asal Spanyol yang tertarik berinvestasi di Bumi Rafflesia.
Bersama rekannya, Manuel Albores Cabo selaku President Director PT. Indogal Group meyakinkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, jika keberhasilan investasi ini bisa mengangkat nama Bengkulu dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakan Manuel Albores, dengan jenis sapi Galician Blond yang dikembangbiakkan di wilayah Bengkulu, besar kemungkinan proyek tersebut akan menjadikan Bengkulu sebagai daerah pengekspor daging terbesar di Indonesia.
 “Wilayah Indonesia termasuk Bengkulu sangat cocok dengan pengembangbiakan sapi Galician Blond yang nantinya juga dikawin silangkan dengan sapi local. Hal ini juga didukung kondisi cuaca dan iklim Bengkulu yang cocok sebagai lokasi peternakan,” ungkap Manuel Albores dalam presentasinya dih…

Seluruh OPD Diminta Optimalkan Kinerja Pelayanan Publik

Bengkulu-Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menekankan ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu, mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Hal ini juga untuk menidaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait peningkatan kinerja dan efesiensi pelaporan keuangan beberapa waktu lalu, dengan agenda Rakor Laporan atas Realisasi Anggaran tahun 2017.
Tidak hanya realisasi penggunaan anggaran, tetapi lebih mengutamakan dampak atas program yang dilaksanakan. Apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daearah.
“Terkait dengan pelayanan publik jelas kita harus berbenah. Kalau kita sama-sama ingin bekerja serius, maka nilai A tidak mustahil bisa kita dapatkan,” ungkap Sekda Provinsi Begkulu Nopian Andusti pada Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha, di Ruang Rapat Rafflesia, Setda Provinsi Bengkulu, Selasa …