Langsung ke konten utama

Gandeng Satpol PP Se-Provinsi Bengkulu, BPJS Ketenagakerjaan Jaring Peserta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Bengkulu sebagai upaya membidik lebih banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama ini diawali dengan sosialisasi program dan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kasatpol PP provinsi memberikan kesempatan untuk sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk Satpol PP se-Provinsi Bengkulu," terang Aris Daryanto, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan  Cabang Bengkulu, Selasa (25/7).



Pegawai pemerintah non PNS seperti anggota Satpol PP, menurutnya mempunyai risiko kerja yang hendaknya mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini juga bagian visi BPJS Ketenagakerjaan, yakni Universal Coverage yang menjangkau seluruh angkatan tenaga kerja di Indonesia terjamin oleh jaminan sosial.

"Kalau seluruh Satpol PP seluruh Provinsi Bengkulu, potensi kepesertaan bisa mencapai ratusan di tiap kabupaten. Anggota Satpol provinsi non PNS sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," papar Aris.

Sementara, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu Juniwanto berpendapat, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibutuhkan untuk anggota Satpol PP, terutama non PNS.

"Mereka ini anggota Satpol non PNS sekarang disebut PHL (Pegawai Harian Lepas), juga membutuhkan jaminan ketenagakerjaan. Melalui program BPJS ini merupakan solusi dalam memberikan jaminan atau perlindungan kepada anggota kita," tutur Juniwanto.

Saat ini, anggota Satpol PP Provinsi Bengkulu non PNS yang sudah tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, memperoleh perlindungan dua program BPJS Ketenagakerjaan. Adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sedangkan perlindungan lain yang juga terprogram pada BPJS Ketenegakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Kita komitmen tegas berintegritas, tentunya humanis. Jadi diasuransikan bukan berarti boleh nekad, ini untuk memberikan rasa aman dari risiko-risiko kerja," tegas Kasat Juniwanto.

Sosialisasi dan rapat koordinasi dalam rangka memberikan jaminan ketenagakerjaan untuk anggota Satpol PP pada Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu digelar di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu. Acara tersebut dihadiri Kasat/ pihak yang mewakili dari 9 Kabupaten dan Kota Bengkulu. Mereka sepakat, untuk tenaga non PNS khususnya Satpol PP diberikan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan. (Jamal-Media Center Pemprov)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Invonasi Layanan, Trigger Tumbuhnya Investasi

Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya membuka akses investasi dengan menawarkan berbagai potensi daerahnya. Selain itu, komitmen berbenah layanan pada birokrasi terus dilakukan. Dikatakan anggota DPD RI (dewan perwakilan daerah) Ahmad Kanedi, pemerintah daerah sedang getol-getolnya membuka peluang investasi serta promosi sektor wisata. Menurutnya, hal ini pantas dilakukan karena Bengkulu mempunyai potensi menjanjikan. "Pemerintah membentangkan karpet merah untuk investor. Kita selaku masyarakat siap menyambut untuk mendukung program pemerintah memajukan daerah yang kita cintai ini," ungkap Bang Ken - sapaan akrab Kanedi, Senin (29/1/2018). Saat itu, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel bintang 4 di Kota Bengkulu. Hotel dengan 11 lantai itu, diharapkan turut berikan kontribusi pembangunan serta misi besar Provinsi Bengkulu dalam program visit Bengkulu 2020. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya

Perda Penanaman Modal Permudah Investor Berinvestasi

Bengkulu-MC. Salah satu upaya Pemda Provinsi Bengkulu dalam pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan adalah dengan mengundang para investor untuk menanamkan investasinya. Hal tersebut saat ini telah diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu tentang Penanaman Modal. Rohidin Mersyah selaku Plt Gubernur Bengkulu mengatakan, ada beberapa point pendukung supaya para investor bersedia menanamkan modalnya di suatu daerah, mulai dari proses pemberian perizinan tidak dipersulit, kondisi keamanan daerah yang kondusif serta iklim investasi yang sehat dan saling menguntungkan. “Ini dalam rangka bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, kemudian prosedur tahapannya, termasuk potensi investasi-investasi yang ada di Bengkulu,” terang Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal dilanjutkan pengesahan Perda Pen

Watimpres Kunjungi Bengkulu, Minta Masyarakat Kembangkan Potensi Daerah

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hadir langsung melihat Potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu dalam bidang pariwisata, hal tersebut dilakukan untuk mendorong daerah-daerah berpotensi wisata supaya giat mengembangkan desa wisata. Ketua Watimpres Sri Adiningsih mengatakan, desa wisata bisa menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan. Dia mencontohkan kawasan sekitar Borobudur adalah contoh yang baik dalam pengembangan desa wisata. Sebab, wisatawan yang mengunjungi candi Buddha terbesar di dunia itu juga bisa mengunjungi kawasan sekitarnya. “Selama ini jika ke Jogja biasanya hanya ke Candi Borobudur, setelah itu selesai. Namun Sekarang bisa dilihat, atas bantuan BUMN, BUMDes dan masyarakat sedang dikembangkan kawasan wisata Borobudur yang besar, yang bukan hanya datang untuk melihat candi,” katanya saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu di ruang Rafflesia, Jumat(19/5). Lebih lanjut guru besar ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu m