Langsung ke konten utama

Program KLA Harus Tumbuh Mulai Dari Tingkat RT/Dusun

Peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten-kota dalam perlindungan anak jelas sangat dibutuhkan, bukan hanya geliat program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Menyikapi hal ini, salah satu program KPP-PA yakni pembentukan Kota Layak Anak (KLA), diminta untuk ditumbuhkan mulai dari tingkat wilayah desa meliputi RW, RT/Dusun.

Deputi Perlindungan Anak KPP-PA Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan, selain komitmen politik dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten-kota berupa deklarasi bersama, dalam program KLA juga dilakukan pembentukan gugus tugas secara lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikomandoi oleh masing – masing pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat berperan dalam mengawasi dan melindungi anak dengan pembentukan unit perlindungan anak berbasis masyarakat.

“Ditingkan daerah permasalah anak merupakan permasalah holistik kompleks, jadi harus melibatkan OPD lainnya. Kita meminta pemerintah daerah untuk membahas langkah – langkah lebih lanjut mengisi generasi itu,” jelas Deputi Perlindungan Anak KPP-PA Pribudiarta Nur Sitepu, usai Penandatanganan MoU antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Se-Proovinsi Bengkulu Dalam Rangka Pencanangan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak, di Aula BKKBN Kabupaten Rejang Lebong, Jum’at (12/05).

Mewakili Gubernur Bengkulu dalam kesempatan tersebut, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyant mengatakan, bersama 10 pemda kabupaten-kota Pemda Provinsi Bengkulu akan segera menyusun rencana aksi berkaitan dengan Program KLA tersebut.



“Seletah launching dan penandatanganan MoU ini, kita akan menentukan di tingkat daerah proovinsi dan kabupaten-kota berbuat bahkan nanti desa berbuat apa, sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Jangan sampai nanti kewenangan dan anggaran yang disiapkan outputnya tidak jelas di lapangan,” ungkap Gotri Suyanto yang juga menjabat sebagai Asisten III Pemda Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, selaku pihak tuan rumah dan mewakili pemda kabupaten-kota, Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi memastikan bahwa Program KLA di tingkat kabupaten-kota akan dikuatkan dengan program andalan di masing – masing. Khusus di kabuten yang ia pimpin, penguatan tersebut dilakukan dengan program kota religius.

“Saya meyakini program KPP-PA akan tumbuh di tengah masyarakat setiap kabupaten-kota di Provinsi Bengkulu. Untuk di kabupaten rejang lebong akan aplikasikan dengan program kota religius. Bukan hanya karena ekonominya terjadi kekerasan tapi juga karena akhlak yang tidak baik,” jelas Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi.

Selain penandatanganan Mou dan launching, dalam kesempatan ini pihak KPP-PA juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Bengkulu dan 9 Bupati 1 Walikota, yaitu sebagai Inisiator Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak. (Rian-Media Center Pemprov)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

HUT TNI Ke-72, Komitmen Bersama Jaga Keamanan Bumi Rafflesia

 Peringatan HUT TNI Ke-72 2017 di Provinsi Bengkulu dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung dan dipusatkan di Sport Centre Pantai Panjang, Kota Bengkulu. HUT TNI Kali ini bertajuk “Bersama Masyarakat TNI Kuat” yang memiliki makna bahwa bahu-membahu dalam menjaga keutuhan NKRI, TNI akan semakin kuat bekerjasama dengan masyarakat, termasuk keamanan wilayah hukum Bumi Rafflesia. “Kita telah berkomitmen bersama menjaga keutuhan NKRI. Antara Babinsa dan Babinkamtibmas tugasnya cukup baik di lapangan. Kita berikan kontribusi dan berkoordinasi bersama TNI, kita jaga Provinsi Bengkulu dengan aman,” jelas  Kapolda  Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung, usai Upacara dan Syukuran HUT TNI Ke-72 di Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (05/10). Dalam kesempatan ini, hadir unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten-Kota, para Walikota dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Pel...