Banyaknya
jalan yang rusak diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi tonase,
membuat Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti merasa harus segera menertibkan
kendaraan – kendaraan angkutan, baik angkutan Batu Bara maupun Kelapa
Sawit/Crude Palm Oil (CPO).
“Saya
minta angkutan Batu Bara ditertibkan, supaya dia tidak merusak jalan, karena
jalan yang dibangun tersebut supaya bisa berumur 5 tahun dan bisa dipakai untuk
kebutuhuan masyarakat dan anggaran kita yang lain bisa untuk membangun saudara
– saudara kita yang masih terisolir,” tegas Gubernur Ridwan Mukti saat
melakukan peninjauan ke Indonesia Port Corporation (IPC) II Pelabuhan Pulau
Baai Bengkulu, Senin (1/5).
Peraturan
ketat akan dilakukan kepada kendaraan angkutan di 2018 – 2019 mendatang, untuk
sekarang, tambah Gubernur, kendaraan angkutan boleh melawati akses publik namun
harus dilakukan pengaturan kendaraan yang tidak melebihi tonase dan jumlah ban
untuk mengurangi tekanan pada jalan.
Serta
kompensasi yang diberikan untuk perawatan jalan melalui kontraktor yang
dimiliki asosiasi tambang. Jika masih ada kendaraan angkutan yang masih
membandel Gubernur Ridwan Mukti tidak akan segan – segan untuk mengambil
tindakan tegas.
“Saya
datang hari ini melakukan persuasif tindakan, next saya datang, saya akan jaga
di jalan, saya suruh pulang angkutan itu kalau tidak tertib angkutannya!,”
tegas RM sapaan akrab Gubernur Ridwan Mukti.
Gubernur
juga menjelaskan bahwa disetiap pekerjaan yang dilakukan harus ada empati
terhadap - persoalan yang dihadapi oleh
Provinsi Bengkulu yakni kemiskinan, dimana menyelaraskan tindakan untuk
memikirkan masyarakat yang masih terbelenggu kemiskinan.
“Ada
salah satu kebijakan kita yang tidak kita sadari, ternyata menyebabkan
masyarakat menjadi miskin yaitu angkutan over tonase dan angkutan yang merusak
akses publik, itu secara tidak langsung kita telah berbuat untuk memiskinkan
masyarakat,” jelas Gubernur Ridwan Mukti.
Menurut
Gubernur kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu terjadi bukan karena
masyarakat tidak memiliki keahlian, namun karena tidak memiliki sarana dan
prasarana yang memadai seperti tidak ada jalan, tidak ada jembatan, tidak ada
listrik hingga tidak ada komunikasi hingga dokter dan bidan pun tidak mau masuk
karena terisolir.
Dengan
baiknya jalan – jalan utama di Provinsi Bengkulu maka Pemprov dalam hal ini
Gubernur tidak setiap tahun harus mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan
yang rusak akibat kendaraan angkutan, hingga Gubernur dapat membangun hingga kepelosok – pelosok Provinsi
Bengkulu.
“Tugas
Gubernur adalah bagaimana menggerakkan seluruh komponen yang ada di Bengkulu,
kita fokus mengentaskan kemiskinan. Jika angkutan ini tertib, Insya Allah bahwa
dana – dana pemerintah ini bisa kita alokasikan untuk hal yang lebih baik,”
jelas Gubernur Bengkulu.
Selain
mengunjungi Indonesia Port Corporation II Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu,
Gubernur yang didampingi Plt. Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto, Kepala
Dinas Perhubungan Budi Djatmiko, serta Perwakilan Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP) juga meninjau Stockpile Pelabuhan Pulau Baai dan
pembangunan PLTU 2 x 100 mega watt yang direncanakan beroperasi di 2019
mendatang. (Morecka)
Komentar
Posting Komentar