Mari
kita Cancut Taliwondo demi segera
terwujud pendidikan berkualitas yang merata. Begitulah kutipan penutup pidato
Mendikbud yang dibacakan Gubernur Ridwan Mukti saat menjadi inspektur upacara
pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu.
Pemerataan
kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu, memang harus digarap dengan kerja
ekstra keras. Di tengah kondisi terbatasnya infrastruktur dasar, tidak hanya
pemerataan mutu, namun pemerataan guru masih menjadi persoalan.
"Tidak
hanya infrastruktur, tapi pemerataan guru serta kelengkapan sarana prasarana
pendidikan sedang kita tata," terang Ridwan Mukti usai upacara Hardiknas,
Selasa (2/5).
Dikatakan
gubernur, pemetaan serta koordinasi oleh dinas pendidikan tingkat provinsi dan
kabupaten/kota telah dilakukan. Hal itu guna mengumpulkan data sekaligus
menentukan kebijakan yang hendak diterapkan.
Pemprov
Bengkulu, lanjut Ridwan, bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi) akan lakukan kajian, sehingga tercipta sistem tata kelola
pendidikan berbasis teknologi informasi.
"Kita
terus mendorong dan upayakan adanya tata kelola pendidikan berbasis IT, ini
tindaklanjut dari komitmen e-government," ucapnya dengan menjelaskan
rancangan aplikasi e-pendidikan.
Peringatan
Hardiknas kali ini, juga diluncurkan penanaman sejuta pohon cabai yang
dibagikan ke SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu. Diterangkan Kepala dinas pendidikan
dan kebudayaan Ade Erlangga, kegiatan tersebut sebagai penerapan konektivitas
pendidikan dengan industri melalui pemanfaatan lingkungan sekolah.
"Harapannya
kita bisa memberikan sumbangsih, termasuk dalam mengendalikan inflasi,"
jelas Erlangga.
Mengenai
pemerataan pendidikan, Erlangga menegaskan, Pemprov Bengkulu berkomitmen
tingkatkan pendidikan yang bermutu serta terjangkau untuk masyarakat.
"Jadi
pendidikan yang bermutu tidak hanya berpusat di kota saja, tapi bisa merata.
Pendidikan yang bermutu harus bisa diakses semua masyarakat," tegasnya.
Pemerataan
distribusi guru, akan di evaluasi pada tahun ajaran baru dengan tetap
memperhatikan kesejahteraan pendidik. Tak hanya itu, update data dan koreksi
penerima Kartu Indonesia Pintar untuk peserta didik, juga dilakukan.
"Supaya tidak ada penerima KIP yang salah sasaran," ujarnya.
Dijelaskan
juga, pada tahun ini setidaknya 80 miliar alokasi dana untuk rehab dan
perlengkapan fasilitas sarana sekolah.
(Jamal-Media Center Pemprov Bengkulu)
DPR RI Komisi
IX Kunjungi Provinsi Bengkulu
Komisi
IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan
fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan
Ketenagakerjaan
Pada
kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala
yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan
Tenaga kerja asing (TKA).
“Keterbatasan
tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab
jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi
puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di
ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5)
Curhatan
Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya
DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan
dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat.
“Kami
dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang
menjadi provinsi tertinggal di bagian barat sumatera. Terkait kesehatan dan
ketenagakerjaan telah dianggarkan untuk menjadi sasaran utama pemerintah,
karena selama ini prosesnya masih semrawut,” tutur Saleh.
Beberapa
Anggota Komisi IX DPR RI yang turut hadir antaralain, Elva Hartati, Delia
Pratiwi, Khaidir Andurrahman, Zulfikar Achmad, Tina Nur Alam, Handayani, Ahmad
Zainudin, Okky Asokawati, Ali Mahir, beberapa perwakilan Kementerian serta staf
DPR RI.
(Dimas-Media Center Pemprov Bengkulu)
Komentar
Posting Komentar