Langsung ke konten utama

Gubernur RM: Pendidikan Pemutus Mata Rantai Kemiskinan

Pendidikan merupakan salah satu pemutus mata rantai kemiskinan. Hal ini ungkapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, saat melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara denggan para Rektor tentang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta Pembangunan Daerah. Penandatanganan Mou ini, juga merupakan komitmen bersama menekan angka kemiskinan di Bengkulu.

Dikatakan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dengan pendidikan yang bermutu kemiskinan yang telah mengakar ditengah masyarakat secara massif diyakini bisa dikikis. Jika kemiskinan yang ada pada orang tua tidak bisa dihilangkan, maka dengan pendidikan kemiskinan tersebut tidak menimpa anak – anak mereka.

“Biarkan orang tuanya tidak bisa lagi dibenahi kemiskinannya, tapi yang penting anak cucu dan keturunannya. Negara hadir ditengah – tengah mereka,” ungkap Gubernur Bengkulu yang akrab disapa RM, dalam sambutannya saat Peresmian Pemakaian Rusunawa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur dan para Rektor tentang Pendidikan Pengajaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta Pembangunan Daerah, Selasa (02/05).



Terkait dengan penyediaan Rusunawa bagi mahasiswa yang menjadi salah satu program pemerintah pusat, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Syarif Burhanuddin menjelaskan, bahwa salah satu faktor menekan angka kemiskinan adalah tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat. Sementara tercatat 3,4 juta jiwa masyarakat Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Oleh karena itu, dengan Program Sejuta Rumah Kemen PU-PR dirinya mengakui bahwa pihaknya masih terkendala untuk menyediakan rumah layak huni tersebut. Karenanya, program ini sangat memerlukan bantuan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan percepatan penyediaan rumah layak huni melalui pembangunan rusunawa.

“Dan ini berkolerasi dengan kemiskinan, dan kemiskinan juga berkolerasi dengan masalah – masalah sosial lainnya. Saya sangat sependapat kalau salah satu persoalan yang kita hadapi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, adalah bagaimana kita menyediakan perumahan yang layak,” jelas Dirjen Penyediaan Perumahan Kemen PU-PR Syarif Burhanuddin.

Selain itu dalam kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu dengan Ketua LPPM UMB, UNIB, UNIHAZ dan IAIN Bengkulu tentang Pembinaan Koperasi Melalui Program Pusat Pengelolaam dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata. Diharapkan dengan kerjasama ini mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa bisa menghidupkan koperasi di tengah masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mayarakat pedesaan. 

(Rian-Media Center Pemprov Bengkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

HUT TNI Ke-72, Komitmen Bersama Jaga Keamanan Bumi Rafflesia

 Peringatan HUT TNI Ke-72 2017 di Provinsi Bengkulu dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung dan dipusatkan di Sport Centre Pantai Panjang, Kota Bengkulu. HUT TNI Kali ini bertajuk “Bersama Masyarakat TNI Kuat” yang memiliki makna bahwa bahu-membahu dalam menjaga keutuhan NKRI, TNI akan semakin kuat bekerjasama dengan masyarakat, termasuk keamanan wilayah hukum Bumi Rafflesia. “Kita telah berkomitmen bersama menjaga keutuhan NKRI. Antara Babinsa dan Babinkamtibmas tugasnya cukup baik di lapangan. Kita berikan kontribusi dan berkoordinasi bersama TNI, kita jaga Provinsi Bengkulu dengan aman,” jelas  Kapolda  Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung, usai Upacara dan Syukuran HUT TNI Ke-72 di Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (05/10). Dalam kesempatan ini, hadir unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten-Kota, para Walikota dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Pel...