Sinkronkan Pembangunan, Bengkulu Utara Gelar Pertemuan Terbatas dengan Pemprov

Bengkulu-Membangun Bumi Rafflesia tentu memerlukan kerjasama yang massif dan berkelanjutan antara Pemda Provinsi bersama 10 Pemda Kabupaten-Kota Se-Provinsi Bengkulu. Mensinkronkan pembangunan ini, Bupati Bengkulu Utara Mi’an bersama rombongannya menggelar audensi dengan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, didampingi Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri dan Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani.

Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, audensi Bupati Bengkulu Utara dan rombongan ini membahas terkait rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Bengkulu terkait agenda pembagian sertifikat bagi warga Kampung Nelayan pada awal Mei 2018 nanti, dan Pemkab Bengkulu Utara meminta dijadikan sebagai salah objek kunjungan kepala Negara tersebut.

Lantaran di Bengkulu Utara akan dibangun beberapa fasilitas publik, seperti Rumah Sakit Pratama, Pasar Lagita dan SMK Maritim dan Perikanan. Untuk itu, Rohidin Mersyah meminta Pemkab Bengkulu Utara mempersiapkan diri terkait kunjungan Presiden ini.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi beberapa pembangunan lainnya, seperti jalan di kawasan Lebong Tandai, pembangunan pintu gerbang Kabupaten, serta status jalan kawasan Batiknau yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

“Saya kira ini hal yang positif ketika kabupaten-kota berkoordinasi langsung dengan provinsi, agar kepastian penganggaran itu jelas dan sinkron,” jelas Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, usai Audensi Bersama Bupati Bengkulu Utara dan Rombongan, di Ruang Kerjanya, Senin (15/01).

Hal senada diungkapkan Bupati Bengkulu Utara Mi’an usai menggelar audensi. Menurutnya, dari pertemuan ini ada beberapa kebijakan yang harus mendapatkan intervensi dan penekanan dari Gubernur terkait pembangunan dan penganggaran. terhadap rencana kunjungan Presiden RI, pihaknya menyatakan siap melakukan penyambutan sebaik mungkin.

“Paling tidak ini adalah koordinasi awal dengan Pak Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. Yang jelas langkah ini akan terus kita laksanakan, sekecil apapun permasalahan antara pemerintah kabupaten dengan proovinsi harus tetap berkoordinasi dengan baik,” ungkap Bupati Bengkulu Utara Mi’an. (Rian-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu).