Langsung ke konten utama

Beras dan Tiket Pesawat Masih Menjadi Ancaman Inflansi


Bengkulu- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra mengatakan, inflansi Bengkulu pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Saat ini inflansi Bengkulu berada pada level 3,56 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2016 berada pada level 5,00 persen.

Namun, Endang Kurnia tak menampik masih ada indikator yang mengancam laju inflansi Bengkulu pada tahun ini, yaitu pada bahan pokok beras serta harga tiket maskapai penerbangan.

“ Sumbernya masih pada maskapai penerbangan dan harga beras, menjadi momok bagi inflansi kita,” sebut Endang Kurnia, saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Infalnsi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, di kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Jumat (12/1).

Untuk itulah, kata Endang lagi, perlu adanya evaluasi dan rencana program dari Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) guna mengantisipasi laju inflansi Bengkulu di tahun 2018 ini.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu ini, dihadiri oleh seluruh anggota TPID Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, guna mengantisipasi terjadinya inflansi yang diakibatkan oleh beberapa faktor tersebut, dirinya meminta agar adanya kerjasama tim TPID dengan pihak maskapai penerbangan.

Selain itu, mengenai pengendalian harga beras di masyarakat, Plt Gubernur meminta agar dilakukan operasi pasar sejak awal bulan ini.
“Jangan saat moment hari lebaran  saja operasi pasar dilakukan, tapi sejak musim tanam, awal tahun ini Bulog dan Disperindag sudah lakukan operasi pasar,” tegas Rohidin Mersyah.

Rohidin juga meminta agar pihak Bulog Bengkulu dapat membeli gabah petani dengan menyediakan gudang untuk menampung gabah petani yang dibeli tersebut.

Sedangkan untuk harga beras, kata Rohidin lagi,  perlu adanya subsidi harga dari pemerintah dan Bulog.

“ Buatkan regulasinya di kabupaten dan kota, tentang belanja subsidi pangan untuk dianggarkan di APBD,” kata Rohidin, yang saat ini telah memasuki usia ke -48 tahun.

Selain itu, dirinya meminta agar distribusi  Beras Sejahtera (Rastra) bagi masyarakat miskin agar segera dilakukan.

Dalam Rakor TPID ini, dirinya berharap  adanya  usul inisiatif dari setiap OPD terkait, guna dijadikan program selanjutnya untuk mengendalikan inflansi.

“ Harus ada program strategis yang baik  dalam mengendalikan inflansi,” pungkasnya. (Saipul-Media Center, Humas Pemrov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...