Langsung ke konten utama

27 Perusahaan di Bengkulu Terima Raport Proper


Bengkulu- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) melalui Dinas Linkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu menyerahkan Raport Akhir Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper, periode tahun 2016 - 2017, di Gedung Pola Provinsi Bengkulu, Selasa, (30/1/2018).

Menurut Kepala DLHK Provinsi Bengkulu Agus Priambudi, penilaian untuk kinerja perusahaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini, sebanyak 27 perusahaan di Bengkulu yang dikirim oleh Dinas LHK Provinsi Bengkulu untuk dilakukan penilaian oleh Kemen LHK RI.

“Tahun ini turun, karena, ada perusahaan yang mendapatkan Proper merah pada tahun sebelumnya, dan harus memperbaiki dulu kekurangannya itu,” sebut Agus Priambudi, selepas penyerahan sertifikat Proper, di Gedung Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (30/1/2018).

Sedangkan penilaian pada tahun sebelumnya (2015-2016), lanjut Agus, ada 43 perusahaan yang dinilai.

Sementara untuk hasil penilaian tahun ini, dikatakan Agus, lebih bagus dari tahun sebelumnya. Dari 27 perusahaan yang dinilai, satu mendapatkan Peringkat Proper warna hijau, yaitu PT.  Pertamina (persero) Marketing Operation Region TBBM Pulau Baai, dan satu perusahaan mendapat peringkat Merah yakni PT.  Sawit Mulia, sedangkan 25 perusahaan lainnya mendapatkan Proper biru.

“Dari 27 perusahaan yang dinilai tahun ini, hanya ada satu perusahaan yang mendapatkan Proper warna merah,” ungkapnya

Hasil tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana, dari 43 perusahaan yang dinilai tersebut, ada 21 perusahaan mendapatkan Proper Biru dan 20 perusahaan mendapatkan Proper Merah, sedangkan sisanya 2 perusahaan belum masuk dalam kreteria penilaian.

Plt Gubernur yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yuliswani, mengapresiasi hasil Proper perusahaan tahun 2016-2017 ini, dan berharap perusahaan yang masih berada pada peringkat merah terus meningkatkan kinerja Propernya.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu mengapresiasi atas komitmen perusahaan untuk menjalankan aktifitas perekonomian tanpa mengesampingkan prinsip prinsip perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup," tegas Yuliswani. 

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mewujudkan kedinamisan dan keharmonisasian antara manusia dan lingkungan. Kebijakan pemerintah melalui peraturan dan program pengolahan lingkungan hidup merupakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, demi kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, tutup mantan kepala Dinas Koperasi ini. (Fredy-Media Center, Humas Pemrov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...