Langsung ke konten utama

Menteri ESDM RI Resmikan BBM Satu Harga Pulau Enggano



Memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terpencil, terluar dan terjauh, Pemerintah Pusat memberlakukan Program BBM satu harga di Provinsi Bengkulu. Program ini ditetapkan di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Enggano (Pulau Enggano).

Penetapan Program BBM Satu Harga Pulau Enggano ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ignasius Jonan, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, di Ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno dan disaksikan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kepala BPH Migas Fansurullah, Kepala Pertamina Ellia Massa Manik, Bupati Bengkulu Utara Mi’an, dan Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu, Jum’at (08/12).

Dikatakan Menteri ESDM RI Ignasius Jonan, dari target Pemerintah Pusat atas Program BBM satu Harga hingga 2019 yaitu 154 titik, hingga saat ini telah diresmikan di 37 titik, termasuk SPBU Kompak 26.38301 Desa Malakoni, Kecamatan Enggano.

“Jadi per titik itu kurang lebih per kecamatan. Sekarang sekitar 117 kecamatan lagi yang harus diselesaikan sampai tahun 2019 mendatang. Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Hanga di Pulau Enggano ini, juga berbarengan dengan peresmian SPBU Kompak di 3 Daerah Terluar lainnya,” jelas Ignasius Jonan.

Lanjut Menteri ESDM RI Ignasius Jonan, dipilihnya Pulau Enggano sebagai salah satu Program BBM Satu Harga, lantaran harga BBM di wilayah tersebut relatif lebih tinggi ketimbang wilayah perkotaan, karena tidak ada lembaga penyalur resmi. Selain itu, Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia.

“Enggano ini merupakan salah satu pulau terluar. Jadi kita memilih daerah yang terluar dan ini merupakan komitmen Pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
Plt Gubernur Bengkulu menyambut baik terkait penetapan Program BBM Satu Harga di Pulau Enggano tersebut. Menurutnya, dengan adanya SPBU Kompak ini masyarakat Enggano akan lebih terjangkau memenuhi bahan bakar untuk keperluan sehari-hari.

“Pastinya ini disambut baik oleh masyarakat Pulau Enggano karena jelas membantu mereka memenuhi kebutuhan bahan bakar. Tentunya ini akan kita kawal secara bersama supaya betul-betul dinikmati oleh masyarakat kurang mampu,” terang Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Sementara itu, upaya Pemerintah pusat melalui Pertamina merealisasikan BBM satu harga di beberapa wilayah, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016, perihal percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017. (Rian-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...