Langsung ke konten utama

Rohidin: Masa Depan Generasi Bangsa Tugas Kita Bersama

  
Anak adalah aset penentu dari masa depan keluarga, daerah, maupun masa depan bangsa. Sebuah keluarga akan suskses jika pembinaan terhadap anak berhasil dilakukan oleh kedua orang tuanya hingga kualitasnya jauh lebih baik dari kedua orang tuanya tersebut.

Hal ini di sampaikan oleh Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menghadiri FGD Pemberantasan dan Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Senin (18/9).

FGD ini bertujuan meningkatkan peran serta kepala daerah serta seluruh OPD terkait, baik masyarakat,  media serta dunia usaha dalam rangka untuk mensukseskan gerakan nasional kejahatan seksual terhadap anak. Diskusi ini di ikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari OPD terkait baik provinsi maupun kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Ditegaskan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, tidak ada apa–apanya jabatan sebagai Wakil Gubernur, Kepala Dinas, Pengusaha, Pejabat – Pejabat esselon tertentu maupun pimpinan partai politik jika dia tidak mampu dalam menjaga generasi penerus bangsa.

“Posisi kita sekarang itu tidak ada apa – apanya kalau kita tidak bisa  menjaga generasi anak – anak kita jauh lebih baik dari kondisi kita sekarang, masa depan generasi bangsa tugas kita bersama” tegas Plt. Gubernur Rohidin Mersyah.

Terkait perlindungan terhadap anak Rohidin Mersyah menjelaskan, anak harus dilindungi sekecil apapun indikasi hal – hal yang bisa mengarah ke tindakan kekerasan terhadap anak harus diantisipasi.

“Harus ada upaya edukasi dua sisi tidak bisa sendiri, anak harus kita edukasi. Kontak batin bapak dan ibu dengan anak itu harus betul – betul harus utuh,” jelas Rohidin Mersyah.

Dalam kesempatan ini, Rohidin Mersyah juga menjelaskan bahwa ada dua sisi penting yakni satu sisi perlindungan dan sisi pembinaan yang  masing – masing dikerjakan oleh OPD Teknis terkait. Sehingga Dinas P3AP2KB menjadi pengendali penting dalam regulasi maupun petunjuk – petunjuk teknis dalam perlindungan terhadap anak.

Hadir dalam agenda ini Kepala Dinas P3AP2KB Foritha Ramadhani, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia Sujadmiko dan  Asisten Deputi Pemenuhan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia Marwan Syaukani yang juga merupakan narasmber pada FGD ini. (Morecka – Media Center Pemprov Bengkulu)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...