Langsung ke konten utama

Rotasi, Gubernur Bakal Konsentrasi Selesaikan Sejumlah Persoalan di PU

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti kembali lakukan rotasi sejumlah pejabat eselon II. Salah satunya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sebelumnya dijabat Kuntandi, diganti Oktaviano. Oktaviano yang juga sekretaris dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kini merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt).

Selain mengganti kepala dinas PUPR dan menggesernya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, gubernur juga bakal konsentrasi menyelesaikan sejumlah persoalan pada dinas tersebut. Dirinya pun akan berkantor sementara di kantor dinas PU, bersama Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) serta Plt Kepala Dinas PUPR yang baru.

"Kami akan melihat betul-betul untuk menyelesaikan persoalannya, sampai kita memilih kepala dinas definitif," kata gubernur yang akrab disapa RM ini, saat sampaikan arahan dalam pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan eselon II, pada Rabu (7/6).

Gubernur juga memaparkan, kesalahan dalam menentukan rekanan menjadi salah satu penyebab gagalnya meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK untuk laporan keuangan Tahun 2016, Pemprov Bengkulu meraih opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Karena itu, gubernur mengingatkan supaya Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan secara seksama dalam menentukan rekanan, sehingga mendapat rekanan yang kredibel. Jika ada temuan pemeriksaan bisa segera minta dikembalikan, bukan justru rekanan yang bandel.



"Kita menginginkan pada tahun yang akan datang, pertanggungjawaban keuangan tahun 2017 ini tidak mengalami hal yang sama dengan tahun 2016," tuturnya.

Ridwan Mukti berharap, keputusannya merotasi beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu hari itu, dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Berikut daftar nama pejabat yang dimutasi:

1. Arinarsa: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Kuntandi: Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
3. Edyarsyah: Tenaga Ahli Analisis Organisasi Masyarakat
4. Sudoto: Tenaga Ahli Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidik/ Tenaga Kependidikan
5. Buyung Azhari: Tenaga Ahli Analisis Pengembangan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian

Pelaksana Tugas:
1. Sumarno (Kepala Pelaksana BPBD) juga menjadi Plt Kadisnakertrans
2. Anzori Tawakal (Kepala Biro Perekonomian dan SDA) merangkap sebagai Plt Kepala Bappeda
3. Muhammad Irsan (Sekretaris BKD) merangkap sebagai Plt Kepala BKD
4. Rosnaini Sekretaris DP3A-PP-KB juga sebagai Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
5. Oktaviano, Sekdis ESDM merangkap jadi Plt Kadis PUPR

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...