Langsung ke konten utama

Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengadaan Ditatar

BENGKULU-MC. Upgrade bidang pengadaan dan jasa Pemda Provinsi Bengkulu, dilaksanakan Sosialisasi Perencanaan Monev (Monitoring Evaluasi) Pengadaan dan Daftar Hitam. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengungkapkan, sosialisasi yang dilakukan jelas memberikan masukan ilmu yang bermanfaat bagi aparat pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

“Banyak masukan yang kita dapat, seperti bagaimana menghadapi kontraktor nakal, prosedur mem-black list perusahaan dan bagaimana mempersiapkan katalog lokal,” jelas Gubernur Bengkulu yang akrb disapa RM, usai membuka Sosialisasi Perencanaan Monev Pengadaan dan Daftar Hitam, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (12/06)

Tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa, sosialisasi yang mendatangkan langsung Kepala LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Agus Prabowo, dilaksanakan juga dalam memberikan pengetahuan evaluasi tender dan non tender seperti E-Katalog.

“Prinsip – prinsip yang disampaikan Kepala LKPP RI banyak memberikan solusi bagi aparat pengadaan, perencanaan dan penyusun anggaran. Dan ini juga merupakan arahan khusus Korsupgah KPK, bahwa bidang pengadaan potensi terbesar tindak korupsi,” tambah Gubernur RM.

Sebagaimana pentingnya pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan, menurut Kepala LKPP RI Agus Prabowo, untuk memaksimalkan peran aparat pengadaan, perencanan dan penganggaran perlu dilakukan reformasi tugas dan fungsi.

Dilain pihak terkait reformasi tersebut pihak LKPP RI telah menetapkan langkah – langkah dalam pengadaan barang dan jasa, yakni dengan memberikan pelatihan secara baik kepada aparat/ pejabat bersangkutan dan pemanfaatan IT secara maksimal.

Sementara itu, untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan tender yang terjadi, LKPP meminta kedepan pemerintah tidak sepenuhnya selalu melakukan lelang atau tender terhadap pengadaan barang dan jasa, terlebih jika produk barang dan jasa tersebut ada di wilayah provinsi.

“Jadi penggunaan IT secara massif. Kedepan dengan IT ini. pihaknya ingin mengurangi tender dan jika perlu  yang namanya tender dihapuskan ke titik paling rendah, karena kalalu barang sudah ada dipasar dan sudah tau harganya untuk apa lagi ditender,” jelas Kepala LKPP RI Agus Prabowo. @Rian-MC Pemprov Bengkulu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Invonasi Layanan, Trigger Tumbuhnya Investasi

Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya membuka akses investasi dengan menawarkan berbagai potensi daerahnya. Selain itu, komitmen berbenah layanan pada birokrasi terus dilakukan. Dikatakan anggota DPD RI (dewan perwakilan daerah) Ahmad Kanedi, pemerintah daerah sedang getol-getolnya membuka peluang investasi serta promosi sektor wisata. Menurutnya, hal ini pantas dilakukan karena Bengkulu mempunyai potensi menjanjikan. "Pemerintah membentangkan karpet merah untuk investor. Kita selaku masyarakat siap menyambut untuk mendukung program pemerintah memajukan daerah yang kita cintai ini," ungkap Bang Ken - sapaan akrab Kanedi, Senin (29/1/2018). Saat itu, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel bintang 4 di Kota Bengkulu. Hotel dengan 11 lantai itu, diharapkan turut berikan kontribusi pembangunan serta misi besar Provinsi Bengkulu dalam program visit Bengkulu 2020. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya

Perda Penanaman Modal Permudah Investor Berinvestasi

Bengkulu-MC. Salah satu upaya Pemda Provinsi Bengkulu dalam pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan adalah dengan mengundang para investor untuk menanamkan investasinya. Hal tersebut saat ini telah diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu tentang Penanaman Modal. Rohidin Mersyah selaku Plt Gubernur Bengkulu mengatakan, ada beberapa point pendukung supaya para investor bersedia menanamkan modalnya di suatu daerah, mulai dari proses pemberian perizinan tidak dipersulit, kondisi keamanan daerah yang kondusif serta iklim investasi yang sehat dan saling menguntungkan. “Ini dalam rangka bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, kemudian prosedur tahapannya, termasuk potensi investasi-investasi yang ada di Bengkulu,” terang Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal dilanjutkan pengesahan Perda Pen

Watimpres Kunjungi Bengkulu, Minta Masyarakat Kembangkan Potensi Daerah

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hadir langsung melihat Potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu dalam bidang pariwisata, hal tersebut dilakukan untuk mendorong daerah-daerah berpotensi wisata supaya giat mengembangkan desa wisata. Ketua Watimpres Sri Adiningsih mengatakan, desa wisata bisa menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan. Dia mencontohkan kawasan sekitar Borobudur adalah contoh yang baik dalam pengembangan desa wisata. Sebab, wisatawan yang mengunjungi candi Buddha terbesar di dunia itu juga bisa mengunjungi kawasan sekitarnya. “Selama ini jika ke Jogja biasanya hanya ke Candi Borobudur, setelah itu selesai. Namun Sekarang bisa dilihat, atas bantuan BUMN, BUMDes dan masyarakat sedang dikembangkan kawasan wisata Borobudur yang besar, yang bukan hanya datang untuk melihat candi,” katanya saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu di ruang Rafflesia, Jumat(19/5). Lebih lanjut guru besar ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu m