Langsung ke konten utama

Tertibkan aset, satpol pp serahkan mobnas mantan pejabat ke BPKAD

Bengkulu_MC. Kepala kantor satuan pamong praja provinsi Bengkulu Juniwanto jumat pagi menyerahkan  satu unit  mobil dinas  yang selama ini dikuasai  mantan pejabat   kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi bengkulu Heru susanto disaksikan kepala inspektorat Massa Siahaan.

Penarikan aset berupa kendaraan dinas ini dikatakan juniwanto sesuai instruksi dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah  sebagai bentuk upaya penertiban  aset pemda provinsi Bengkulu. Diketahui mobil Toyota kijang inova bernomor polisi BD 1994 AY dipakai mantan ketua kpid  zairin bastian dan  dalam kondisi rusak berat.

Ditambahkan juniwanto, masih banyak aset pemprov yang akan ditertibkan namun pelaksanaannya berdasarkan surat perintah dari sekda.  Penertiban ini akan dilakukan secara persuasif namun akan dilakukan penarikan  paksa jika tidak ada kesadaran untuk mengembalikan aset pemerintah tersebut.

“kawan-kawan yang masih memegang aset pemprov  yang bukan haknya lagi kami minta dengan kesadraannya untuk segera mengembalikan sebelum dilakukan penarikan oleh satuan polisi pamong praja” tegas juniwanto


Kepala Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Heru susanto  mengatakan, pencegahan korupsi terintegrasi adalah dengan penertiban aset yang diawasi tim korsupgah KPK. saat ini pihaknya masih mendata aset provinsi Bengkulu  yang pada bulan juli data tersebut akan dilaporkan ke kpk.

“kita berpacu dengan waktu, bulan ke tiga sampai bulan ke enam kita harus segera menertibkan. Dan bulan ke tujuh kita harus segera membuat laporan ke komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia berkaitan dengan seluruh penertiban aset di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu” ujar heru

Sementara itu Kepala inspektorat provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengatakan  penarikan kendaraan dinas ini menunjukkan bahwa pemerintah Bengkulu serius melakukan penertiban aset. Massa menghimbau agar seluruh aset pemda yang masih dikuasai mantan pejabat dan oknum yang tidak berhak  segera dikembalikan secara sukarela.

“ini salah satu bukti bahwa kita tidak main- main, semua aset-aset  yang masih dikuasai oleh teman-teman  yang tidak berhak tolong segera dikembalikan” ujar massa

Massa siahaan juga menegaskan inspektorat tidak akan menerbitkan surat pernyataan “clean dan clear” aset  jika tidak benar-benar dilakukan pengembalian aset. -Media Center Pemprov

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...