Langsung ke konten utama

Bengkulu Butuh Lebih Banyak Pengusaha Baru





PEMERINTAH Provinsi Bengkulu berupaya memacu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Salah satunya, melalui  peningkatkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) baik kualitas maupun kuantitas. Serta kerjasama dengan perbankan, untuk melahirkan _enterpreneur_ baru yang lebih kreatif dan lebih tangguh.

Saat _ngopi bareng_ bersama Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku perbankan se-Provinsi Bengkulu, Gubernur Ridwan Mukti menuturkan jumlah pengusaha di suatu daerah, minimal 2 persen dari jumlah penduduk, supaya ekonomi mampu tumbuh lebih besar.

"Saya ingin mengajak kepada kita, jangan sampai laju ekonomi yang datang semakin deras nanti menciptakan masyarakat Bengkulu hanya sebagai penonton saja," ucap Ridwan Mukti saat di Balai Raya Semarak, pada Rabu (24/Mei/2017).

Menurutnya, _enterpreneur_ bukanlah berdasarkan genetik atau keturunan. Siapapun, bisa menjadi pebisnis asalkan terdidik. Karena itu, pihak perbankan diharapkan bisa meningkatkan itensitas pendampingan bagi pelaku usaha, dan pelatihan untuk ciptakan pengusaha baru.

"Jadi enterpreneur itu bisa by design. Karena kita ingin menciptakan pengusaha baru, maka instrukturnya juga harus disiapkan," papar gubernur yang akrab disapa RM ini.

Dalam kesempatan itu, bersama 21 perwakilan perusahaan perbankan, juga hadir Kepala Perwakilan BI (Bank Indonesia) Bengkulu Endang Kurnia Saputra. Dirinya memaparkan, debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan I tahun 2017 mencapai 38 ribu pembukaan rekening baru. Dari jumlah tersebut, Endang mengharapkan ada wirausaha baru yang terus bertumbuh.

Bank Indonesia, lanjut pria kelahiran Bandung itu, sejak tahun 2014 kembali melakukan program WUBI, yakni pengembangan wirausaha. Kemudian, untuk UMKM, pihaknya akan berkomitmen untuk lakukan pendampingan serta pendampingan bersama Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

"Di Bengkulu, kami baru bisa menjaring 13 unit usaha baru (melalui WUBI. Red), karena kami selektif," terang Endang Kurnia.

Mendorong investasi swasta, BI berencana mengajak 'Bussines Matching Forum' untuk Provinsi Bengkulu pada tahun ini. Kegiatan itu, kata Endang Kurnia sebagai langkah awal untuk menggaet investor.

"Entah ini ada semacam telepati atau sambungan kesamaan pikiran, arahan Pak Gubernur Ridwan dengan Gubernur BI Pak Agus Martowardoyo, ternyata sama. Saya diminta segera menyelenggarakan Bengkulu Invesment Forum," ungkap pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran tahun 1990 itu.

"_Insya Alloh_ di Jakarta pada bulan September nanti. Dan ini (business matching forum. Red) dipilih Gubernur BI hanya Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu," demikian kata Endang Kurnia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Melayani dengan Ikhlas Harus Dimiliki PNS

Sebanyak 418 orang dari Organisasi Perangkat Daerah dan Guru Tata Usaha SMA dan SMK , mengikuti pengambilan sumpah janji pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (7/10) di Aula Gedung Serba Guna Sekretariat Pemprov Bengkulu. Disampaikan Plt. Kepala Kepagawaian Pemprov Muhamad Irsan Maksud dari pengambilan sumpah janji Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Selain itu Muhamad Irsan, untuk membina Pegawai Negri Sipil yang bersih jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang benar-benar berorientasi  pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sehingga mampu menunjukkan figur PNS yang professional disiplin berbudaya serta berakhalak mulia. ...

DPR RI Komisi IX Kunjungi Provinsi Bengkulu

Komisi IX DPR RI mekakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu, Selasa (2/5). Menjalankan fungsi DPR mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam proses pelayanan kesehatan dan pegawasan Tenaga kerja asing (TKA). “Keterbatasan tenaga kesehatan dan pengawas tenaga kerja menjadi problem utama, sebab jumlahnya sangat timpang dari ribuan perusahaaan di Bengkulu hanya diawasi puluhan tenaga pengawas,” ujar Rohidin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di ruang rafflesia pemda Bengkulu, Selasa (2/5) Curhatan Wagub ditanggapi oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, menueurtnya DPR RI selalu mengedepankan beberapa rancangan program daerah, dari kesehatan dan ketenagakerjaan tentu menjadi fokus utama bagi masyarakat. “Kami dari DPR RI selalu mendukung rancangan program daerah, khususnya Bengkulu yang menjadi provins...

Korban Longsor Dapat Bantuan, Akses Jalan Kembali Normal

Pemerintah Provinsi Bengkulu, bergerak cepat respon musibah bencana tanah longsor yang menerjang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (5/5/2017). Menurut Ali Sadikin Plt Asisten I Setda Pemprov Bengkulu, pasca kejadian tersebut, tim telah bergerak ke lokasi kejadian hingga hari ini, Minggu 7 Mei 2017. “Tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Asisten Setda Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kabupaten Lebong terjun ke lokasi kejadian, mengerahkan alat berat dan peralatan untuk mengatasi jalan lintas yang sempat lumpuh,” ujar Ali Sadikin Minggu 7 Mei 2017, di lokasi kejadian. Ali Sadikin menambahkan, lokasi Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pegadang, tepatnya jalan lintas Lebong sebelumnya mengalami macet total, “baru saja kita melakukan pengecekan kembali di lokasi, sekarang lalu lintas sudah lancar,”ujarnya. Selain menurunkan alat berat dan beberapa peralatan lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu...